Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Merupakan hasil pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diresmikan dengan UU No.37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Kabupaten ini diresmikan pada 16 Januari 2004 di Muaradua, ibu kota kabupaten OKU Selatan.Secara geografis, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terletak di antara 103022 104021 Bujur Timur dan antara 04014 04055 Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 5.493,34 Km2 atau 549.394 Ha.

Batas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan Pengandonan, dan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu.

 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat Propinsi Lampung.

 

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu dan Kecamatan Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.

 

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung.

Topografi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagian besar merupakan dataran tinggi yang membentuk bukit bukit dan gunung gunung. Ketinggian wilayahnya berkisar antara 45 s/d 1.643 mdpl. Wilayah tertinggi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah Gunung Seminung di Kecamatan Banding Agung, dengan ketinggian 1.888 mdpl. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dialiri oleh dua sungai besar yaitu Sungai Selabung dan Sungai Saka yang bermuara ke Sungai Komering. Selain itu, masih terdapat sekitar 20 sungai dan anak sungai lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Di Kabupaten ini juga terdapat beberapa air terjun dan danau, baik yang besar maupun kecil, sehingga daerah ini merupakan daerah pariwisata potensial di Propinsi Sumatera Selatan. Danau yang terbesar adalah Danau Ranau (Kec. Banding Agung).

Pemekaran Kabupaten OKU menjadi tiga kabupaten didukung oleh Surat Pernyataan Dukungan Tokoh Masyarakat dan Partai Politik Kabupaten OKU serta disetujui DPRD Kabupaten OKU dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten OKU Nomor 33 Tahun 2000 tanggal 13 Juli 2000 tentang Persetujuan Terhadap Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten OKU. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati OKU Nomor 125/10.A/AK/I/2001 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten OKU.

Pemekaran ini dikukuhkan dengan keluarnya Undang Undang Nomor 37 Tahun 2003 dan diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 16 Januari 2004 di Muaradua (Kabupaten OKU Selatan).Secara yuridis formal, pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu diawali dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembubaran Negara Bagian Sumatera Selatan (17 Agustus 1950) dan Peraturanan Pemerintah pengganti Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang kemudain diperkuat dengan Ketetapan Gubernur Sumatera Selatan No.GB/100/1950 tanggal 20 maret 1950 tentang Penetapan Batas Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut maka Kabupaten Ogan Komering Ulu resmi terbentuk dengan ibukota Baturaja dan Muaradua dijadikan Kecamatan di Bawah Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut.

Dikeluarkanhya Undang-udnang Nomor 22 tahun 1999 sebagaiman telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatakan tuntutan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selama ini dimarginalkan oleh Baturaja untuk membentuk daerah otonom (kabupaten) sendiri yang berhak mengurus rumah tangga sendiri. Aspirasi masyarakat daerah yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten OKU Selatan dan melalui berbagai demostrasi massa untuk menuntut pembentukan Kabupaten baru akhirnya membuahkan hasil dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Baru di Provinsi Sumatera Selatan. Maka, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut maka secara resmi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terbentuk dengan ibukotanya Muaradua.

Muaradua adalah salah satu kota tingkat kabupaten dan merupakan pemekaran dari ogan komering ulu. Induk muaradua adalah ibu kota ogan komering ulu selatan yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani kopi, nilam dan lada. Struktur dan perkembangan perekonomian di sana lebih berpatok pada harga dan bursa kopi, nilam atau pun lada tersebut. Selain itu muaradua mempunyai tempat wisata di salah satu kecamatannya, yaitu kota wisata Danau Ranau. Daerah tersebut hampir setiap tahun dipenuhi pengunjung, terlebih pada hari raya idul fitri.

Read More

Kabupaten Muara Enim

 

Kabupaten Muara Enim adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Muara Enim. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 7.466,82 km² dan populasi sebanyak lebih dari 700.000 jiwa.Bumi Serasan Sekundang terletak di jantung Sumatera Selatan, dengan visi: 'Sehat, Mandiri, Agamis, dan Sejahtera.

 

Sejarah menyebutkan Kabupaten Muara Enim semasa pemerintahan Hindia Belanda, kebijakan dan politik pemerintahannya masih menggunakan sistem sentralisasi dibawah arus Etsche politik yang kemudian dikembangkan dalam sistem pemerintahan dekosentrasi. Dari dua sistem tersebut telah melahirkan beberapa marga-marga. Disepanjang Sungai Enim mulai dari Marga Semende Darat hingga Marga Tebelang patang Puluh Bububg dan marga-marga disepanjang Sungai Lematang yang digabung menajdi satu wilayah admiistrasi dengan marga Lematang Ilir yang berstatus otonomi daerah dengan kepala pemerintahannya d

isebut controlleur yang tunduk kepada Afdeeling Palembang Schebeven Lauden yang pada saat itu asisten residennya berkedudukan di Lahat.Lalu pada masa kedudukan Jepang di ubah menjadi Lematang Simo Gunyang berada di Lahat Sico yang kemudian dibagi wilayah administrasi dengan nama Lematang Ogan Tengah. Pada masa perang fisik dikenal dengan nama Kewedanan Lematang Tengah yang wilayahnya meliputi 14 Marga dan sebagian besar Marganya dalam Onder Afdeeling Lematang Ilir dan sebahagian lagi dalam Onder Afdeeling Ogan Ulu dan Marga Pemerintahan Onder Afde.

Pada masa Proklamasi 17 Agustus 1945, Wilayah Lematang Ilir dan Wilayah Ogan tengah melalui keputusan Dewan Kepresidenan Palembang pada 20 November 1946 wilayah administrasi Kedewanan Lematang Ilir tidak tidak digabungkan lagi dengan Kabupaten Lahat, selanjutnya dijadikan administratif sendiri dengan Kedewanan diberi nama Lematang Ilir dan Lematang Ogan tengah yang disingkat LIOT.

Bertitik tolak dari sejarah tersebut dengan perda Kabupaten Muara Enim, Lematang Ilir Ogan Tengah dengan No. I/DPRED/1974 tangal 20 November 1974, ditetapkan menjadi Hari Jadi Kabupaten Muara Enim yang jatuh pada 20 November 1946.

Read More

Kabupaten Empat Lawang

Kabupaten Empat Lawang adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Kabupaten Empat Lawang diresmikan pada 20 April 2007^[2] setelah sebelumnya disetujui oleh DPR dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undangnya pada 8 Desember 2006 tentang pembentukan kabupaten Empat Lawang bersama 15 kabupaten/kota baru lainnya. Kabupaten Empat Lawang merupakan pemekaran dari kabupaten Lahat.

Nama kabupaten ini, menurut cerita rakyat berasal dari kata Empat Lawangan, yang dalam bahasa setempat berarti "Empat Pendekar (Pahlawan)". Hal tersebut karena pada zaman dahulu terdapat empat orang tokoh yang pernah memimpin daerah ini. Pada masa penjajahan Hindia Belanda (sekitar 1870-1900), Tebing Tinggi memegang peran penting sebagai wilayah administratif (onderafdeeling) dan lalu lintas ekonomi karena letaknya yang strategis. Tebing Tinggi pernah diusulkan menjadi ibukota keresidenan saat Belanda berencana membentuk Keresidenan Sumatera Selatan (Zuid Sumatera) tahun 1870-an yang meliputi Lampung, Jambi dan Palembang. Tebing Tinggi dinilai strategis untuk menghalau ancaman pemberontakan daerah sekitarnya, seperti Pagar Alam, Pasemah dan daerah perbatasan dengan Bengkulu. Rencana itu batal karena Belanda hanya membentuk satu keresidenan, yaitu Sumatera.

Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), Onderafdeeling Tebing Tinggi berganti nama menjadi wilayah kewedanaan dan akhirnya pada masa kemerdekaan menjadi bagian dari wilayah sekaligus ibu kota bagi Kabupaten Empat Lawang.

Secara makro ekonomi, kondisi perekonomian Kabupaten Empat Lawang di implementasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang didalamnya memuat berbagai indikator ekonomi baik secara pendekatan output maupun menurut penggunaanya, Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi serta tingkat inflasi. Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi, yang diukur dari perbedaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. P e r e k o n omi a n a k a n me n g a l ami pertumbuhan apabila jumlah total output produksi barang dan penyediaan jasa tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya,atau total alokasi output tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya.

Perhitungan PDRB dengan metode pertama dilakukan dengan menjumlahkan total output dari masing-masing. Angka pertumbuhan ekonomi yang akan datang akan memegang peranan yang sangat penting dalam perencanaan, misalnya, angka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu asumsi dasar makro yang penting dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang setiap tahunnya. Berdasarkan angka pertumbuhan ini, pemerintah daerah dapat menetapkan besaran penerimaan pemerintah daerah dari sektor pajak serta besaran pengeluaran pemerintah daerah, disamping penetapan target penyerapan tenaga kerja. Perkembangan taraf kesejahteraan rakyat dapat pula ditinjau dari dua persepsi, yaitu obyektif dan subyektif. Persepsi obyektif didasarkan pada ukuran atau indikator yang dapat mengidentifikasikan status kesejahteraan rakyat tanpa melibatkan persepsi masyarakat. Sebaliknya, persepsi subyektif didasarkan pada pandangan atau persegi masyarakat terhadap perubahan taraf hidup dan kesejahteraan yang mereka rasakan. Berdasarkan persepsi obyektif tersebut, maka disusunlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menggambarkan keadaan perekonomian Kabupaten Empat Lawang . Dalam penyusunannya, PDRB disusun berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut (biasa disebut PDRB atas dasar harga berlaku) dan tahun dasar (biasa disebut PDRB atas dasar harga konstan tahun tertentu). PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat struktur perekonomian dan pergeserannya untuk setiap waktu, sementara PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lainnya.

Kegiatan perekonomian disetiap daerah tumbuh karena bermacam aktifitas/kegiatan ekonomi yang timbul di daerah tersebut. Untuk mengamati dan menganalisis perekonomian suatu daerah, maka kegiatan perekonomian dikelompokkan ke dalam sembilan sektor atau lapangan usaha. Pengelompokan tersebut dimaksudkan untuk melihat gambaran sektor - sektor ekonomi yang menentukan dan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi di daerah tersebut, seperti yang tercakup di dalam PDRB. Pada tahun 2008, PDRB Kabupaten Empat Lawang mencapai Rp. 1.670.590 juta (atas dasar harga berlaku). Untuk PDRB atas dasar harga konstan adalah sebesar Rp. 858.707 juta. Adapun selama kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, PDRB Kabupaten Empat Lawang atas dasar harga berlaku berkembang sebesar 66,27 persen dan berdasarkan harga konstan berkembang sebesar 19,07 persen. PDRB juga merupakan pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah. Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam (SDA) yang dimilikinya menjadi suatu proses produksi. Struktur perekonomian digunakan untuk melihat pergeseran yang terjadi dari sektor primer ke sektor sekunder dan sektor tersier. Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari pergeseran kontribusi sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, maksudnya sektor primer mempunyai kecenderungan menurun, sebaliknya sektor sekunder dan tersier cenderung mengalami kenaikan. 

Jika kondisi tersebut terjadi pada suatu daerah, berarti daerah tersebut telah menunjukkan adanya kemajuan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi secara riil yang diikuti dengan perubahan harga yang cepat pada setiap sektor ekonomi mengakibatkan struktur ekonomi dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Sektor yang mengalami pertumbuhan cepat dan disertai harga yang meningkat tajam akan menggeser peranan sektor yang menunjukkan pertumbuhan dan harga yang meningkat lambat dalam perekonomian. sektor yang dominan dalam membentuk perekonomian Kabupaten Empat Lawang adalah sektor primer, yaitu dengan kontribusi sebesar 49,12 persen terhadap total PDRB. Kontribusi terbesar berikutnya berasal dari sektor tersier, sebesar 32,71 persen dan terakhir sebesar 18,17 persen disumbang oleh sektor sekunder.

Pada sektor primer, sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar (47,16 %), bahkan terbesar diantara sektor-sektor lainnya. Disini terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Empat Lawang sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian, terutama subsektor tanaman perkebunan dan subsektor tanaman bahan makanan. Untuk sektor tersier, kontribusi terbesar berasal dari sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel & restoran (masing-masing sebesar 12,70 persen dan 12,42 persen). Subsektor pemerintahan umum merupakan subsektor yang kontribusinya dominan dalam sektor jasa-jasa, yaitu sebesar 9,29 persen, sementara pada sektor perdagangan, hotel & restoran didominasi oleh sub sektor perdagangan besar & eceran, yaitu sebesar 11,67 persen. Sektor industri pengolahan dan sektor bangunan adalah sektor-sektor yang berperan besar dalam sektor sekunder, dengan kontribusi masing-masing sebesar 9,29 persen dan 8,64 persen. Pada sektor industri pengolahan, subsektor industri tanpa migas adalah penyumbang utama, yaitu sebesar 9,29 persen, dimana sebagian besar kontribusinya berasal dari subsektor makanan, minuman & tembakau (7,01 %). Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, proporsi masing-masing sektor terhadap total PDRB pada umumnya tidak begitu berbeda. Bila kita telaah, dari tahun 2007 terlihat adanya kecenderungan penurunan kontribusi sektor primer, walaupun penurunannya relatif kecil. Sebaliknya, kontribusi sektor tersier cenderung mengalami kenaikan . Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Empat Lawang semakin membaik karena telah terjadinya proses transformasi ekonomi.

Read More

Kabupaten Musi Rawas

Kabupaten Musi Rawas atau Musirawas adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Jumlah penduduknya pada tahun 2003 adalah 454.142 jiwa. Luasnya adalah 12.365,83 km² dan kepadatan penduduknya adalah 36,73 jiwa/km².Awalnya Kabupaten Musi Rawas termasuk dalam wilayah keriesidenan Palembang (1825-1966). Hal ini diawali oleh jatuhnya Kesultanan Palembang dan perlawanan Benteng Jati serta Enam Pasirah dari Pasemah Lebar ke tangan pemerintah Belanda. Sejak Saat itu Belanda mengadakan ekspansi da penyusunan pemerintahan terhadap daerah ulu Palembang yang berhasil dikuasainya. Sistim yang dipakai adalah Dekonsentrasi. Kemudian Keresidenan Palembang dibagi atas wilaya binaan (Afdeling), yaitu:

1. Afdeling BanguAsin en Kubustreken, ibukotanya Palembang.
2. Afdeling Palembangsche Beneden Landen, ibukotanya Baturaja.
3. Afdeling Palembangsche Boven Landen, ibukotanya Lahat.

Afdeling Palembangsche Boven Landen dibagi dalam beberapa Onder Afdeling (Oafd):

1. Oafd Lematang Ulu, ibukotanya Lahat.
2. Oafd Tanah Pasemah, ibukotanya Bandar.
3. Oafd Lematang Ilir, ibukotanya Muara Enim.
4. Oafd Tebing Tinggi Empat Lawang, ibukotanya Tebing Tinggi.
5. Oafd Musi Ulu, ibukotanya Muara Beliti.
6. Oafd Rawas ibukotanya Surulangun Rawas.

Setiap Afdeling dikepalai oleh Asistent Residen yang membawahai Onder Afdeling yang dikepalai Controleur (Kontrolir). Setiap Onder Afdeling juga membawahi Onder Distric dengan Demang sebagai pimpinannya. Musi Rawas berada pada Afdeling Palembangsche Boven Landen.Pada Tahun 1907, Onder Distric Muara Beliti dan Muara Kelingi diintegrasikan kedalam satu Onder Afdeling yakni Onder Afdeling Musi Ulu. Tahun 1933, jaringan kereta api Palembang Lahat Lubuk Linggau (dibuat antara tahun 1928-1933) dibuka pemerintah Belanda. Hal ini menyebabkan dipindahkan Ibu Kota Oafd Musi Ulu, Muara Beliti ke Lubuk Linggau, yang menjadi cikal bakal ibukota Kabupaten Musi Rawas.

Pada tanggal 17 Februari 1942, kota Lubuk Linggau diduduki Jepang dan Kepala Oafd Musi Ulu Controleur De Mey serta Aspirant Controleur Ten Kate menyerahkan jabatannya kepada Jepang pada tanggal 20 April 1943. Jepang mengadakan perubahan instansi da jabatan ke dalam bahasa Jepang. Perubahan inilah yang menjadi titik tolak Hari Jadi Kabupaten Musi Rawas. Perubahan Nama tersebut antara lain:

Onder Afdeling Musi Ulu diganti dengan Nama Musi Kami Gun dipimpin Gunce (Guntuyo). Sedangkan Oafd Rawas diganti menjadi Rawas Gun.

Read More

Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan ibu kota Sekayu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah ±25.664 km² yang terbentang pada lokasi 1,3° - 4° LS, 103° - 105° BT. Bupati Kabupaten Musi Banyuasin adalah H. Pahri Azhari yang dilantik pada tanggal 29 Juli 2008 menggantikan Alex Noerdin.

Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2004 berjumlah 461.923 jiwa, kemudian jumlah tersebut meningkat  menjadi 475.973 jiwa  pada tahun 2005 atau meningkat 3 persen.Dari jumlah penduduk 475.793 jiwa tersebut, terdapat 232.293 jiwa penduduk laki-laki dan 243.500 jiwa penduduk perempuan. Di kabupaten Musi Banyuasin jumlah penduduk perempuan  lebih besar dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Dari sebelas (11) Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Bayung Lincir merupakan Kecamatan yang jumlah penduduknya relatif banyak, kemudian jumlah penduduk relatif banyak lainnya terdapat di Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Babat Toman. 

Bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun ke tahun ternyata tidak diikuti dengan pemerataan penyebaran penduduk. Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari sebelas (11)  Kecamatan, konsentrasi penduduk sebanyak 15 % terpusat di Kecamatan Sekayu yang merupakan ibukota Kabupaten Musi Banyuasin, adapun luas Kecamatan Sekayu ini hanya 5 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian, sebaliknya Kecamatan Bayung Lencir yang memiliki luas wlayah 40 persen dari  luas total Kabupaten Musi Banyuasin hanya dihuni oleh 16 persen pendduk saja. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi ketidak merataan atau menunjukkan tidak meratanya penyebaran penduduk.

Di Kabupaten Musi Banyuasin, kepadatan penduduk pada tahun 2005 adalah sebesar 33 jiwa per Km². Dengan terpusatnya penduduk di Kecamatan Sekayu yang merupakan ibukota dari Kabupaten Musi banyuasin, maka Kecamatan ini merupakan Kecamatan yang cukup padat. 

 

Berdasarkan angka sangat sementara dari kantor BPS Kabupaten Musi Banyuasin, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000  dengan migas pada tahun 2005 adalah sebesar 2.95 persen. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Atas dasar Harga Konstan tahun 2000 dengan migas  pada tahun 2004, mengalamai penurunan, yang mencapai 4.71 persen. Pertumbuhan ekonomi Atas Dasar harga Konstan tahun 2000 tanpa migas pun demikian, pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000  tanpa migas adalah sebesar 8.04 persen, mengalami penurunan, dibandingkan pertumbuhan ekonomi Atas dasar Harga Konstan tahun 2000  tanpa migas tahun 2004 yang  mencapai 8.17 persen.   

 Pertumbuhan ekonomi tidak hanya menunjukkan peningkatan produksi atau tingkat pendapatan secara makro, tetapi pertumbuhan ekonomi dapat juga menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan pendapatan per kapita masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk akan bisa dilihat peningkatan dalam pendistrbusian PDRB per kapita maupun pendapatan per kapita.

Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan  tahun 2000  dengan migas , pendapatan per kapita  masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2000 adalah sebesar Rp  17.513.941 ,- kemudian meningkat menjadi Rp 29.826.778 ,- pada tahun 2005. Begitu juga dengan pendapatan per kapita tanpa migas, dari tahun ke tahun pun mengalami peningkatan. 

Read More