Bumi Nusantara

Kota Prabumulih

2012-02-18T22:31:00.000-08:00

Kota Prabumulih dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih dan kemudian diresmikan menjadi Pemerintah Kota pada tanggal 17 Oktober 2001 yang terdiri dari 14 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 15 Desa. Kemudian Tahun 2006 Kota Prabumulih berkembang menjadi 6 Kecamatan, 22 Kelurahan dan 15 Desa. Kota Prabumulih sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Muara Enim, dengan jarak lebih kurang 87 KM ke Ibukota Muara Enim dan 97 KM ke Ibukota Propinsi Sumatera Selatan (Palembang).

Secara geografis, Kota Prabumulih terletak antara 3°20’09,1” - 3°34’24,7” Lintang Selatan dan 104° 07’ 50,4” - 104° 19’41,6” Bujur Timur, dengan luas daerah sebesar 434,50 KM2.Sebagian besar keadaan tanah Kota Prabumulih berasal dari jenis tanah Potsolik Merah Kuning dengan derajat kemiringan tanah Kota Prabumulih antara 0 – 40% pada ketinggian antara ± 34 meter dari permukaan laut. Kota Prabumulih termasuk daerah tropis basah dengan curah hujan 204,45 m3 dan suhu rata-rata 27° Celcius.

Pembangunan di sektor industri merupakan prioritas utama pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan disektor lain. Sektor industri dibedakan menjadi industri besar dan sedang serta industri kecil dan rumah tangga. Definisi yang digunakan BPS, industri besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri sedang adalah perusahaan dengan tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang, industri kecil dan rumah tangga, adalah perusahaan dengan tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, dan industri rumah tangga adalah perusahaan dengan tenaga kerja 1 orang sampai dengan 4 orang.
Struktur ekonomi secara kuantitatif di gambarkan dengan menghitung presentase peranan nilai tambah bruto dari masing – masing sektor terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PRDB).Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang mengambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini juga digunakan untuk menilai sampai berapa jauh keberasilan pembangunan suatu daerah dalam periode tertentu, maka indikator ini digunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Kota Prabumulih.Besarnya inflasi suatu daerah dapat digambarkan dengan perkembangan indeks harga implisit PDRB (perbanding harga berlaku dengan harga konstan) setiap tahun dan indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi menggambarkan besarnya perubahan harga barang jasa yang beredar di pasar.

Prabumulih menghasilkan ribuan barel minyak bumi dan jutaan meter kubik gas alam setiap tahunnya. Karena itu, ia disebut sebagai kota minyak. Julukan lainnya adalah kota nanas, karena salah satu hasil pertanian yang terkenal adalah nanas (Ananas Comosus). Nanas Prabumulih terkenal manis dan pemasarannya sampai ke Pulau Jawa. prabumulih mempunyai rumah sakit yaitu rs.umum prabumulih rs.ar bunda prabumulih rs.pertamina prabumulih sekolah tinggi prabumulih yayasan pendidikan prabumulih akbid rangga husada akbid budi mulia palkomtek lpmka ykpp . Sma negeri dan swasta sma 1 sampai sma 7 swasta yayasan bakti prabumulih taman siswa budiutomo pgri pertiwi mandiri abadi dll. objek wisata prabumulih kampung wisata caroline pasir putih nanas terbesar di dunia sungai kelekar yang membelah kota prabumulih, pusat pembelanjaan pasar impres nasional pasar ikan dll.

Kota Pagar Alam

2012-02-16T18:26:00.000-08:00

Kota Pagar Alam adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115), sebelumnya Kota Pagar Alam termasuk Kota Administratif dalam lingkungan Kabupaten Lahat.

Kota ini terletak di kaki Gunung Dempo sehingga kota ini sangat kaya dengan obyek wisata. Selain itu di kota Pagar Alam juga terdapat banyak air terjun yang biasa disebut penduduk setempat curup, ada curup tujuh kenangan, curup embun dan masih banyak lagi.

Sejak tanggal 21 Juni 2001, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001, Kota Pagar Alam menjadi kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Lahat. Diperintah oleh seorang walikota yang membawahkan lima kecamatan, yakni:

    Dempo Selatan
    Dempo Tengah
    Dempo Utara
    Pagaralam Selatan
    Pagaralam Utara

Kota Pagaralam mempunyai potensi wisata yang sangat kaya, selain wisata alam, terdapat juga lokasi-lokasi purbakala. Di Kota Pagaralam ini terdapat sedikitnya 33 air terjun dan 26 situs menhir yang sudah tercatat. Obyek wisata yang terdapat di kota ini dan belum semuanya dikembangkan adalah:

Batu Gong
Perkebunan teh Lereng Dempo
Sungai Lematang Indah
Air Terjun Curup Embun
Arca Manusia Purba

Pemerintah Kota Pagar Alam dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat dipimpin oleh seorang Walikota. Pemerintah Kota Pagar Alam terdiri 5 ( lima ) kecamatan yang membawahi 35 kelurahan. Walikota Drs. H. Djazuli Kuris dan Dr. Budiarto, SE, MSi sebagai wakil bupati periode 2003-2008. Mereka dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno, tanggal 6 Maret 2003.

Kota Lubuklinggau

2012-02-16T18:14:00.000-08:00

Tahun 1929 status Lubuklinggau adalah sebagai Ibu Kota Marga Sindang Kelingi Ilir, dibawah Onder District Musi Ulu. Onder District Musi Ulu sendiri ibu kotanya adalah Muara Beliti.Tahun 1933 Ibukota Onder District Musi Ulu dipindah dari Muara Beliti ke Lubuklinggau. Tahun 1942-1945 Lubuklinggau menjadi Ibukota Kewedanaan Musi Ulu dan dilanjutkan setelah kemerdekaan. Pada waktu Clash I tahun 1947, Lubuklinggau dijadikan Ibukota Pemerintahan Propinsi Sumatera Bagian Selatan. Tahun 1948 Lubuklinggau menjadi Ibukota Kabupaten Musi Ulu Rawas dan tetap sebagai Ibukota Keresidenan Palembang.

Pada tahun 1956 Lubuklinggau menjadi Ibukota Daerah Swatantra Tingkat II Musi Rawas. Tahun 1981 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tanggal 30 Oktober 1981 Lubuklinggau ditetapkan statusnya sebagai Kota Administratif. Tahun 2001 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 Lubuklinggau statusnya ditingkatkan menjadi Kota. Pada tanggal 17 Oktober 2001 Kota Lubuklinggau diresmikan menjadi Daerah Otonom.

Pembangunan Kota Lubuklinggau telah berjalan dengan pesat seiring dengan segala permasalahan yang dihadapinya dan menuntut ditetapkannya langkah-langkah yang dapat mengantisipasi perkembangan Kota, sekaligus memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Untuk itu diperlukan Manajemen Strategis yang diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan Kota Lubuklinggau sebagai kota transit ke arah yang lebih maju menuju Kota Metropolitan. Kota Lubuklinggau terletak pada posisi geografis yang sangat strategis yaitu di antara provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu serta ibu kota provinsi Sumatera Selatan (Palembang) dan merupakan jalur penghubung antara Pulau Jawa dengan kota-kota bagian utara Pulau Sumatera.

Luas wilayah kota Lubuklinggau berdasarkan undang-undang no . 7 tahun 2001 seluas 401,50 Km atau 40.150 Ha yang meliputi 8 wilayah kecamatan dan 72 kelurahan. Kota Lubuklinggau adalah suatu kota setingkat kabupaten paling barat wilayah propinsi sumatera selatan yang terletak pada posisi antara 102 º 40' 0” - 103 º 0' 0” bujur timur dan 3 º 4' 10” - 3 º 22' 30” lintang selatan berbatasan langsung dengan kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu yang secara administratif mempunyai batas–batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan BKL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo Dan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti Dan Propinsi Bengkulu.
Sebelah barat : Berbatasan dengan Propinsi Bengkulu

Kabupaten Dharmasraya

2011-12-30T02:18:00.000-08:00

Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pada kawasan ini dahulunya pernah berdiri sebuah Kerajaan Melayu dengan nama ibukotanya Dharmasraya. Pulau Punjung juga merupakan ibu kota dari kabupaten Dharmasraya. Nama kabupaten ini diambil dari manuskrip yang terdapat pada prasasti Padang Roco[3], dimana pada prasasti itu disebutkan Dharmasraya sebagai ibukota dari kerajaan Melayu waktu itu. Kerajaan ini muncul setelah kejatuhan kerajaan Sriwijaya di abad 13-14, dimana daerah kekuasaan kerajaan ini merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya sebelumnya, yaitu mulai dari semenanjung malaya hingga Sumatera. Hal ini dapat dibuktikan dari Prasasti Grahi di Chaiya, selatan Thailand serta catatan dalam naskah Cina yang berjudul Zhufan Zhi (???) karya Zhao Rugua tahun 1225.

Dan kemudian kerajaan ini menjadi bahagian dari kerajaan Singhasari, sebagaimana yang terpahat pada prasasti Padang Roco[5][6]. Selain itu nama Dharmasraya juga disebutkan dalam catatan sejarah kerajaan Majapahit, Nagarakretagama[7] sebagai salah satu daerah jajahannya. Kabupaten Dharmasraya ini merupakan salah satu dari 3 kabupaten baru hasil pemekaran kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sebelumnya, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 38 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan kabupaten Pasaman Barat di provinsi Sumatera Barat, dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004.

Secara geografi kabupaten Dharmasraya berada di ujung tenggara provinsi Sumatera Barat, dengan topografi daerah bervariasi antara berbukit, bergelombang dan datar dengan variasi ketinggian dari 100 m - 1.500 m diatas permukaan laut. Sebagian besar jenis tanah di kabupaten Dharmasraya berjenis Podzolik Merah Kuning (PMK), dengan penggunaan lahan yang didominasi untuk peruntukan hutan hujan tropik seluas 133.186 Ha (44,98 %) dan lahan perkebunan seluas 118.803 Ha (40,12 %) sedangkan untuk penggunaan lain sebesar (14.90 %). Suhu udara di kabupaten ini berkisar antara 21 °C – 33 °C dengan rata-rata hari hujan 14.35 hari per bulan dan rata-rata curah hujan 265,36 mm per bulan . Aktifitas pemerintah daerah kabupaten Dharmasraya secara resmi setelah dilantiknya Penjabat Bupati Dharmasraya pada tanggal 10 Januari 2004 dan sejak tanggal 12 Agustus 2005 kabupaten Dharmasraya telah memiliki Bupati definitif hasil Pilkada secara langsung, yaitu H. Marlon Martua Dt. Rangkayo Mulie, SE dan Ir. Tugimin sebagai wakilnya. Dalam pilkada tahun 2010 terpilih Bupati baru Dharmasraya H. Adi Gunawan, MM dan H. Syafruddin R sebagai wakilnya.

umlah penduduk kabupaten Dharmasraya berdasarkan sensus tahun 2010 sebanyak 191.277 jiwa dengan rasio jenis kelamin 98.46. Sedangkan jumlah angkatan kerja 80.911 orang dengan jumlah pengangguran 5.360 orang.[2] Konsentrasi penduduk terbesar tinggal di kecamatan Koto Baru dan Sungai Rumbai. Sepertiga penduduk kabupaten ini merupakan transmigran dari berbagai daerah di pulau Jawa, yang semula dipindahkan untuk memanfaatkan ladang tidur yang terhampar luas di kabupaten ini sekaligus membuka lapangan kerja baru. Proses transmigrasi ini terjadi antara tahun 1976 hingga 2002, dan pusat transmigrasi berada di Kecamatan Sitiung.

Meski hampir 32% penduduknya berasal dari etnis Jawa, namun hubungan dengan etnis Minangkabau tetap berjalan baik, dan nyaris tidak ada konflik antar kedua kelompok.
Kabupaten Dharmasraya berkembang sebagai salah satu penghasil kelapa sawit atau buah pasir menurut istilah setempat. Disamping itu, kabupaten ini juga merupakan produsen berbagai jenis tanaman keras lainnya, seperti kulit manis, karet, kelapa, gambir, kopi, coklat, cengkeh dan pinang. Lahan perkebunan di sana lebih didominasi karet dan sawit. Penghasil kelapa sawit paling banyak di kabupaten ini adalah kecamatan Sungai Rumbai.

Selain itu terdapat potensi tambang yang hingga detik ini belum tergarap, yakni Batu bara, batu kapur, pasir kuarsa, emas, lempung kuarsit dan sebagainya. Kabupaten ini masih baru dan masih dalam tahap mengembangkan diri dengan membuka peluang investasi seluas-luasnya. Ditunjang dengan posisi strategisnya di Sumatera (dilintasi Jalur Lintas Tengah Sumatera sepanjang 100 km), maka Dharmasraya cepat menjadi kawasan yang maju dan tumbuh sebagai wilayah perdagangan dan jasa. (Sumber: Kompas dan sumber lainnya). Perekonomian di Kabupaten Dharmasraya sampai dengan tahun 2006 selalu menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2000 yang terus mengalami peningkatan. Nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya atas dasar harga berlaku pada tahun 2006 tercatat sebesar 1,513 triliun rupiah sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2000 maka pada tahun 2006 tercatat sebesar 899,308 milyar rupiah.

Dengan membandingkan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, sampai dengan tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya selalu menunjukkan kecenderungan yang selalu meningkat. Pada tahun 2006 tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,27% dimana pada tahun 2005 tercatat sebesar 5,46%. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2006 relatif lebih pesat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada tahun 2005, dimana pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya hanya mengalami pertumbuhan sebesar 5,46 persen. Secara nominal, nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya menurut harga berlaku tahun 2006 tercatat sebesar 1,51 triliun rupiah, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 17,28 persen dibandingkan dengan nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2005. Sedangkan secara riil perekonomian Kabupaten Dharmasraya yang ditunjukkan oleh nilai PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 mencapai 899,31 milyar rupiah tahun 2006 yang berarti mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 6,27 persen, dimana pada tahun 2005 nilai PDRB mencapai 802,39 milyar rupiah.

PDRB atau PRB per kapita atas dasar harga berlaku adalah salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu daerah. PDRB Perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah Penduduk pertengahan tahun sebanyak 170.440 jiwa. PDRB Regional Perkapita menunjukkan perkiraan rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah yang merupakan PDRB dikurangi penyusutan dan pajak tak langsung netto, dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Kondisi PDRB Perkapita maupun Pendapatan Regional Perkapita untuk Tahun 2006 di Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2006 tercatat kenaikan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Dharmasraya mencapai 13,75 persen dengan nilai 8,9 juta rupiah per orang per tahun, terlihat lebih tinggi dari perkapita tahun 2005 yakni hanya 7,8 juta per orang per tahun.

Sedangkan PDRB Regional Perkapita juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2005 tercatat sebesar 7,4 juta rupiah dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 8,4 juta rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 13,75 persen. Perkembangan sektor-sektor ekonomi produktif baik dalam skala besar maupun skala rumah tangga juga menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya nilai Perkapita maupun Pendapatan Regional Perkapita untuk Tahun 2006 di Kabupaten Dharmasraya. Meningkatkan daya saing usaha dengan berkembangnya usaha-usaha produktif disetiap sektor ekonomi yang didukung oleh keberadaan sarana dan parasarana penunjang juga salah satu faktor yang mampu meningkatkan pendapatan perkapita Kabupaten Dharmasraya.

Kabupaten Sijunjung

2011-12-23T01:04:00.001-08:00

Kabupaten Sijunjung, sebelumnya disebut Sawahlunto Sijunjung, adalah salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan Ibu kotanya berada di Muaro Sijunjung. Kabupaten ini sebelum tahun 2004 merupakan kabupaten terluas ketiga di Sumatera Barat, namun sejak dimekarkan (yang menghasilkan Kabupaten Dharmasraya), Kabupaten Sijunjung menjadi kabupaten tersempit kedua di provinsi Sumatera Barat. Kondisi dan topografi kabupaten Sijunjung bervariasi pada setiap wilayah antara bukit, bergelombang dan dataran. Beberapa kecamatan berada pada lahan curam dan sangat curam (daerah berbukit), yaitu di kecamatan Tanjung Gadang, kecamatan Sijunjung, kecamatan Sumpur Kudus dan kecamatan Lubuk Tarok dengan kemiringan antara 15 - 40 % dan > 40%.

Hanya sebagian kecil wilayah Kabupaten Sijunjung yang dikategorikan sebagai dataran. Secara Topografi Kabupaten Sijunjung merupakan rangkaian Bukit Barisan yang memanjang dan arah barat laut - tenggara. Morpologi daerah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu terjal pada bagian barat dan timur, dataran dibagian tengah dan perbukitan landai yang terletak diantaranya. Ditinjau dari ketinggian, dominasi wilayah Kabupaten Sijunjung berada pada ketinggian terendah antara 120 - 130 m diatas permukaan laut dan tertinggi antara 550 – 930 m.

Kabupaten Sijunjung secara keseluruhan berada pada ketinggian terendah dan tertinggi sekitar 100 meter sampai 1500 meter dari permukaan laut. Kondisi iklim di Kabupaten Sijunjung tergolong pada tipe tropis basah dengan musim hujan dan kemarau yang silih berganti sepanjang tahun. Keadaan iklimnya adalah temperatur dengan suhu minimum 21 °C dan suhu maksimurn 37 °C. Rata-rata curah hujan berdasarkan 6 titik tempat pemantauan 13,61 mm/hari untuk tiap bulannya.

Kota Painan kabupaten Pesisir Selatan

2011-12-16T02:29:00.000-08:00

Kota Painan adalah sebuah kota administratif yang juga merupakan ibu kota dari kabupaten Pesisir Selatan, di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Secara administratif, kota Painan masuk kedalam wilayah kecamatan IV Jurai, dan kota ini dilintasi oleh Jalan Raya Lintas Sumatera bagian Barat.Kota Painan diapit oleh dua aliran sungai yaitu Sungai Batang Pinang Gadang dan Sungai Batang Pinang Ketek. Sungai ini berasal dari Timbulun yang mempunyai air terjun sebanyak tujuh tingkat. Melalui Timbulun ini kota Painan dapat dilalui ke Alahan Panjang. Aliran sungai ini bermuara ke pantai Carocok dan pantai Muaro Painan. Dan keduanya menuju ke Teluk Painan yang sangat tenang karena diapit juga oleh Bukit Langkisau dan pincuran boga.

Di Teluk Painan terdapat sebuah pulau bernama Batu Kereta yang apabila pasang surut akan menyatu dengan daratan Painan. Batu Kereta dinamai seperti itu karena konon di puncaknya terdapat sebuah batu yang mirip sepeda (kereta dalam bahasa setempat). Berjarak sekitar 800 meter dari Pulau Batu Kereta terdapat sebuah pulau kecil bernama Pulau Cingkuak,yang hanya dihuni oleh seorang penjaga. Di pulau ini terdapat sisa-sisa sebuah benteng peninggalan Belanda. Pulau ini selain sering digunakan sebagai tempat memancing, juga menjadi obyek wisata favorit.

Agak jauh dari Pulau Cingkuak, sekitar 30 menit menggunakan speedboat, terdapat pulau Aur kecil dan Pulau Aur besar. Sayang, Pulau Aur besar tidak bisa dikunjungi, karena konon katanya di pulau ini berdiam sekelompok kera ganas. Sekitar 30 menit naik speedboat dari Pulau Aur terdapat Pulau Penyu. Di pulau ini terdapat penangkaran penyu dan juga tempat penyu bertelur. Di Pulau ini pula terdapat benteng Portugis.
Menurut penuturan orang tua-tua di Painan dan sekitarnya, nama Painan berasal dari kata 'paik' (pahit) dan 'nian' (sangat, amat, sekali) yang maksudnya 'pahit sekali' (pahitnya kehidupan di daerah Painan yang umumnya terdiri dari rawa-rawa. Ucapan 'paik nian' itu merupakan ucapan dari orang-orang selatan Pesisir Selatan yang merantau ke Painan, ditandai dari kata 'nian' (sebuah kosakata yang biasa diucapkan oleh selatan dan melayu.

Pada tahun 1523 di Painan sudah berdiri sebuah surau, lembaga pendidikan agama di Minangkabau. Pada abad 16 ini pula, Pulau Cingkuk di Painan menjadi pelabuhan kapal international yang berjaya sebagai pelabuhan emas Salido. Pada tahun 1660, Belanda pernah berkeinginan untuk memindahkan kantor perwakilan mereka dari Aceh ke Kota Padang dengan alasan lokasi dan udara yang lebih baik namun keinginan ini ditolak oleh penguasa kota Padang hingga akhirnya mereka berkantor di Salido. Perjanjian Painan pada tahun 1663 yang diprakarsai oleh Groenewegen yang membuka pintu bagi Belanda untuk mendirikan loji di kota Padang, selain kantor perwakilan mereka di Tiku dan Pariaman. Dengan alasan keamaman kantor perwakilan di kota Padang dipindahkan ke pulau Cingkuk hingga pada tahun 1667 dipindahkan lagi ke kota Padang. Bangunan itu terbakaDi Pesisir selatan dikenal rendang lokan (sebangsa kerang hijau) bercangkang hitam. Lokan banyak terdapat dimuara sungai Indrapura dengan kedalaman ± 16 m'. Saat pengambilan Lokan penyelam tidak memakai alat bantu sama sekali.

Pesisir Selatan memiliki panorama alam yang cukup cantik dan mempesona. Kawasan Mandeh misalnya, sekarang kawasaan wisata ini oleh pemerintah pusat masuk dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPNAS) mewakili kawasan barat Indonesia. Kawasan wisata potensial lainnya adalah Jembatan Akar, Water Pall Bayang Sani, Cerocok Beach Painan, Bukit Langkisau, Nyiur Melambai serta sejumlah objek wisata sejarah, seperti Pulau Cingkuak (Cengco), Peninggalan Kerajaan Inderapura dan Rumah Gadang Mandeh Rubiah Lunang. Bila semua potensi pariwisata Pesisir Selatan tersebut dapat diekelola secara profesional tentu akan jadi sumber PAD andalan daerah di masa mendatang. Untuk itu pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka diri selebar lebarnya kepada investor yang berminat menanamkan modatnya di daerah ini. Di Pesisir Selatan banyak terdapat objek wisata baik objek wisata alam maupun wisata sejarah dan budaya . Semenjak zaman Syekh Burhanuddin di Ulakan, Pariaman, dakwah Islam sudah menyebar di seantero Pesisir Selatan. Tak lama sesudah berdirinya sebuah surau di Painan oleh seorang Ulama bernama Burhanuddin, berdiri pula sebuah surau di Puluikpuluik, Bayang yang diprakarsai oleh Syekh Buyung Muda asal Puluikpuluik, rekan sesama murid Syekh Abdurrauf asal Aceh.

Begitu pula dengan berubahnya Kerajaan Inderapura menjadi Kesultanan Inderapura berkat usaha para ulama di Inderapura, telah menjadikan kesultanan ini sebagai pusat pengembangan dakwah Islam di bumi Inderapura dan sekitarnya. Di Balai Selasa dan Salido sudah berdiri Sekolah Tinggi Agama Islam swasta dalam rangka memenuhi tuntutan pendidikan agama Islam di kabupaten ini. Ulama yang termasyhur diantaranya adalah Syekh Muhammad Dalil bin Muhammad Fatawi atau dikenal dengan gelar Syekh Bayang, kelahiran 1864 dan wafat 1923 dan Haji Ilyas Ya'kub, seorang ulama dan pahlawan nasional dari Pesisir Selatan. pada tahun 1669 dan dibangun kembali setahun kemudian. Sebagian besar penduduk Pesisir Selatan bergantung pada sektor pertanian tanaman pangan, perikanan dan perdangan. Sementara sumber daya potensial lainnya adalah pertambangan, perkebunan dan pariwisata.

Sektor perkebunan terutama perkebunan sawit mulai berkembang pesat sejak sepuluh tahun terakhir, yang berlokasi di Kecamatan Pancung Soal, Basa Ampek Balai dan Lunang Silaut. Melibatkan beberapa investor nasional dengan pola perkebunan inti dan plasma. Sebuah industri pengota minyak sawit CPO kini sudah berdiri di Kec. Pancung Soal, dengan kapasitas produksi sebesar 4.000 ton per hari.

Kota Batusangkar Kabupaten Tanah Datar

2011-12-16T01:59:00.000-08:00

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan ibukota Batusangkar 0°27'12?S 100°35'38?E. Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil untuk luas wilayahnya, yaitu 133.600 Ha (1.336 Km2), dengan jumlah penduduknya berdasarkan sensus pada tahun 2006 adalah 345.383 jiwa yang terbagi atas 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan maupun peternakan. Kabupaten Tanah Datar merupakan Tujuh Kabupaten Terbaik di Indonesia dari 400 kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga International Partnership dan Kedutaan Inggris. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkan kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan otonomi daerah.

Luhak Nan Tuo, nama lain dari kabupaten Tanah Datar, saat ini di kabupaten Tanah Datar masih banyak terdapat peninggalan sejarah seperti prasasti atau batu bersurat terutama peninggalan zaman Adityawarman.Secara geografis wilayah kabupaten Tanah Datar terletak di tengah-tengah provinsi Sumatera Barat, yaitu pada 00º17" LS - 00º39" LS dan 100º19" BT – 100º51" BT[3] . Ketinggian rata-rata 400 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah pertanian, hal ini terlihat dari dominasi sektor pertanian dalam perekonomian wilayah, penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan. Lokasi pertanian tersebar merata di seluruh wilayah dan produksinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini membutuhkan jaringan jalan sebagai pendukung aktivitas sektor pertanian tersebut mulai dari kegiatan produksi, pasca panen dan pemasaran. Sementara itu kondisi jaringan jalan yang ada belum dapat mendukung sepenuhnya aktivitas pertanian tersebut, hal ini terlihat dari masih banyaknya ruas jalan yang lebarnya belum memenuhi syarat, kondisi permukaan jalan yang rusak dan masih banyak ruas jalan yang melalui lokasi pertanian belum dapat dilalui kendaraan roda dua sekalipun, dengan mengatasi penanganan jaringan jalan ini, maka tentunya aktifitas sektor pertanian akan lebih ekonomis sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan sekaligus akan meningkatkan pengembangan wilayah dari kabupaten Tanah Datar itu sendiri.

Pada saat ini pembangunan jalan di kabupaten Tanah Datar pada dasarnya hanya berupa memperbaiki kualitas jalan, sementara pembukaan jalan baru dipandang masih belum memungkinkan karena terkendala oleh keterbatasan dana. Selama tahun 2007 jumlah jembatan di kabupaten Tanah Datar sebanyak 238 buah dengan panjang 2.019,60 km. Jumlah jembatan yang paling banyak terdapat di kecamatan Tanjung Emas sebanyak 33 buah dengan panjang 383,20 km. Kabupaten Tanah Datar adalah daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan maupun peternakan. Begitu juga dengan usaha masyarakat pada sektor lain juga berbasis pertanian seperti pariwisata dan industri kecil atau agro industri. Masyarakat Tanah Datar juga dikenal gemar menabung dengan total dana tabungan masyarakat sebesar Rp. 223 Milyar tahun 2004.

Pontensi ekonomi kabupaten Tanah Datar dapat dikatagorikan atas tiga katagori yaitu: Sangat Potensial, Potensial dan Tidak Potensial. Untuk sektor pertanian yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah ubi kayu, kubis, karet, tebu, peternakan sapi potong, peternakan kuda, peternakan kambing potong, budidaya ayam ras pedaging, ayam bukan ras, budidaya itik dan budidaya ikan air tawar. Sektor lain yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah industri konstruksi bangunan sipil, pedagang eceran makanan olahan hasil bumi, usaha warung telekomunikasi, pedagang cinderamata dan wisata sejarah. Kabupaten Tanah Datar yang potensial untuk hampir semua sektor pertanian kecuali cengkeh, tembakau, bayam dan merica. Sedangkan untuk sektor pertambangan yang potensial dikembangkan adalah galian kapur dan sirtu.Industri di Kabupaten Tanah Datar didominasi oleh industri kecil seperti tenunan pandai sikek yang terdapat di kecamatan Sepuluh Koto, kopi bubuk, kerupuk ubi, kerupuk kulit, anyaman lidi, gula aren, gula tebu. Sektor industri besar berupa peternakan ulat sutera oleh PT. Sutera Krida. Pada tahun 2004 nilai investasi sektor industri kecil di kabupaten Tanah Datar mencapai Rp. 7 milyar dengan nilai produksi sebesar Rp. 60 milyar.

Luhak Nan Tuo, nama lain dari Kabupaten Tanah Datar. Masyarakat Minangkabau meyakini bahwa asal usul orang Minangkabau dari Kabupaten Tanah Datar, tepatnya dari Dusun Tuo Pariangan, Kecamatan Pariangan. Banyak bukti yang masih terdapat di kabupaten Tanah Datar ini seperti Sawah Satampang Baniah, Lurah Nan Indak Barangin, Galundi Nan Baselo dan Kuburan Panjang Datuk Tantejo Gurhano yang dikenal sebagai arsitek rumah gadang. Kemudian dari Luhak Tanah Datar inilah kemudian orang Minangkabau berkembang dan berpindah ke daerah lain seperti Luhak 50 kota dan Luhak Agam.

Di Kabupaten Tanah Datar saat ini masih banyak terdapat peninggalan sejarah adat Minangkabau tersebut, baik berupa benda maupun tatanan budaya adat Minangkabau. Ikrar “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” ini disebut juga dengan Sumpah Satie yang juga di Tanah Datar dilahirkan, yaitu tempatnya di Bukit Marapalam Puncak Pato, Kecamatan Lintau Buo Utara. Kabupaten Tanah Datar sebagai tempat asal mula suku Minangkabau banyak sekali memiliki tempat sejarah. Industri wisata di kabupaten Tanah Datar ini sangat potensial untuk dikembangkan. Tempat wisata sejarah yang terdapat di kabupaten Tanah Datar ini antara lain Istana Pagaruyung, Balairuang Sari, Puncak Pato, Prasasti Adityawarman, Batu Angkek-angkek, Rumah Gadang Balimbing, Kincir Air, Batu Basurek, Nagari Tuo Pariangan, Fort van der Capellen, Batu Batikam dan Ustano Rajo.Sedangkan untuk wisata alam dan budaya di kabupaten Tanah Datar adalah Lembah Anai, Panorama Tabek Pateh, Danau Singkarak Bukit Batu Patah dan Ngalau Pangian.

Kota Bukittinggi

2011-12-16T01:47:00.000-08:00

Kota Bukittinggi adalah salah satu kota di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini sebelumnya disebut dengan Fort de Kock dan dahulunya pernah juga dijuluki sebagai Parijs van Sumatra selain kota Medan,[4] dan kota Bukittinggi juga pernah menjadi ibukota negara Indonesia. Kota ini merupakan kota kelahiran salah seorang Proklamator RI yaitu Bung Hatta, disebut juga sebagai kota pusaka dengan Jam Gadang, yaitu sebuah landmark di ketinggian jantung kota, berbentuk jam besar mirip Big Ben, sekaligus menjadi simbol bagi kota yang juga berada pada tepi sebuah lembah yang bernama Ngarai Sianok. Selain itu kota Bukittinggi juga terkenal sebagai kota wisata yang berhawa sejuk, dan bersaudara (sister city) dengan Seremban dari Negeri Sembilan di Malaysia.

Sejarah

Kota Bukittinggi mulai berdiri seiring dengan kedatangan Belanda yang kemudian mendirikan kubu pertahanan pada tahun 1825 pada masa Perang Padri di salah satu bukit yang terdapat dalam kota ini, dikenal sebagai Benteng Fort de Kock, sekaligus menjadi tempat peristirahatan opsir-opsir Belanda yang berada di wilayah jajahannya. Kemudian pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, kawasan ini selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan yang kemudian berkembang menjadi sebuah Stadsgemeente (kota), dan juga berfungsi sebagai ibukota Afdeeling Padangsche Bovenlanden dan Onderafdeeling Oud Agam.

Pada masa pendudukan Jepang, Kota Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand, di mana pada kota ini menjadi tempat kedudukan komandan militer ke 25 Kenpeitai, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Hirano Toyoji.[9] Kemudian kota ini berganti nama dari Stadsgemeente Fort de Kock menjadi Bukittinggi Si Yaku Sho yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari sekitarnya seperti Sianok Anam Suku, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba dan Bukit Batabuah. Sekarang nagari-nagari tersebut masuk ke dalam wilayah Kabupaten Agam. Setelah kemerdekaan Indonesia, Bukittinggi dipilih menjadi ibukota Provinsi Sumatera, dengan gubernurnya Mr. Teuku Muhammad Hasan.[10] Kemudian Bukittinggi juga ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan kota berdasarkan Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Nomor 391 tanggal 9 Juni 1947.

Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kota Bukitinggi berperan sebagai kota perjuangan, di mana pada tanggal 19 Desember 1948, kota ini ditunjuk sebagai ibukota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Dikemudian hari, peristiwa ini ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tanggal 18 Desember 2006.[11][12] Selanjutnya Kota Bukittinggi menjadi Kota Besar berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah provinsi Sumatera Tengah masa itu,[13] yang meliputi wilayah provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau sekarang.

Walaupun setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 sebagai dasar hukum baru pemerintahan daerah Kota Bukittinggi namun dalam implementasinya sampai sekarang masih belum dapat dilaksanakan.Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dikelilingi tiga gunung berapi yaitu Gunung Singgalang, Gunung Marapi dan Gunung Sago, serta berada pada ketinggian 909 – 941 meter di atas permukaan laut. Kota ini juga berhawa sejuk dengan suhu berkisar antara 16.1 – 24.9 °C. Sementara dari total luas wilayah kota Bukittinggi saat ini (25,24 km²), 82.8% telah diperuntukan menjadi lahan budidaya, sedangkan sisanya merupakan hutan lindung.

Kota ini memiliki topografi berbukit-bukit dan berlembah, beberapa bukit tersebut tersebar dalam wilayah perkotaan ini, di antaranya Bukit Ambacang, Bukit Tambun Tulang, Bukit Mandiangin, Bukit Campago, Bukit Kubangankabau, Bukit Pinang Nan Sabatang, Bukit Canggang, Bukit Paninjauan dan sebagainya. Sementara terdapat lembah yang dikenal juga dengan Ngarai Sianok dengan kedalaman yang bervariasi antara 75 - 110 m, yang didasarnya mengalir sebuah sungai yang disebut dengan Batang Masang yang bermuara di pantai barat pulau Sumatera. Perkembangan penduduk kota Bukittinggi tidak lepas dari berubahnya Bukittingi menjadi pusat perdagangan di dataran tinggi Minangkabau, dimulai dengan dibangunya pasar oleh pemerintah Hindia-Belanda tahun 1890 dengan nama loods, masyarakat setempat mengejanya dengan loih, dengan atap melengkung kemudian dikenal dengan nama Loih Galuang.

Saat ini kota Bukittingi merupakan kota terpadat di provinsi Sumatera Barat, dengan jumlah angkatan kerja 52.631 orang dan sekitar 3.845 orang di antaranya merupakan pengangguran.[3] Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, namun terdapat juga etnis Tionghoa, Jawa, Tamil dan Batak. Masyarakat Tionghoa datang bersamaan dengan munculnya pasar-pasar di Bukittinggi, mereka dizinkan pemerintah Hindia-Belanda membangun toko/kios pada kaki bukit benteng Fort de Kock sebelah barat, membujur dari selatan ke utara, saat ini dikenal dengan nama Kampung Cino. Sementara pedagang India ditempatkan di kaki bukit sebelah utara, melingkar dari arah timur ke barat dan sekarang disebut juga Kampung Keling. Kota Bukittinggi berada pada posisi strategis, terhubung dengan beberapa kota-kota lain termasuk kota-kota yang berada di luar provinsi Sumatera Barat, seperti kota Pekanbaru dan kota Medan, dan merupakan kota yang dilalui oleh jalur Trans Sumatera Tengah. Terminal Aur Kuning merupakan terminal utama untuk angkutan transportasi darat di kota ini. Sementara untuk transportasi dalam kota, tersedia sarana angkutan kota selain taksi berupa mikrolet dan bendi (kereta kuda).

Sebelumnya kota ini dilalui oleh jalur kereta api dari kota Payakumbuh menuju kota Padang, yang dibangun sekitar awal abad ke 20 pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, namun setelah kemerdekaan sarana transportasi ini tidak aktif lagi. Kota ini juga telah memiliki sarana transportasi udara non kelas yang bernama Bandara Bukittingg .Perkembangan pasar Loih Galuang sekarang disebut juga Pasar Ateh, membuat pemerintah Hindia-Belanda waktu itu kembali mengembangkan pasar tersebut, dengan membangun kembali sebuah loods ke arah timur tahun 1900, tepatnya pada kawasan pinggang bukit yang berdekatan dengan selokan yang mengalir di kaki bukit tersebut, karena lokasi pasar tersebut berada di kemiringan masyarakat setempat menyebutnya dengan nama Pasar Teleng (Miring) atau Pasar Lereng. Perkembangan berikutnya di sekitar kawasan tersebut muncul lagi beberapa pasar berikutnya di antaranya Pasar Bawah dan Pasar Banto. Dalam penataan pasar, pemerintah Hindia-Belanda juga menghubungkan setiap pasar tersebut dengan janjang (anak tangga) dan di antara yang terkenal disebut dengan nama Janjang 40.

Untuk mengurangi penumpukan pada satu kawasan pemerintah kota Bukittinggi kemudian mengembangkan kawasan perkotaan ke arah timur dengan membangun Pasar Aur Kuning, yang saat ini merupakan salah satu pusat perdagangan grosir untuk barang-barang konveksi di kota Bukittinggi. Sementara pasar-pasar tradisional di sekitar kawasan Jam Gadang seperti Pasar Ateh, Pasar Bawah dan Pasar Lereng, saat ini berkembang menjadi tempat penjualan hasil kerajinan tangan dan cinderamata khas Minangkabau. Disebabkan luas wilayah yang kecil, sektor perdagangan merupakan salah satu pilihan yang tepat bagi pemerintah kota Bukittinggi dalam meningkatkan pendapatan perkapitanya, dan telah menjadi salah satu daerah tujuan utama dalam bidang perdagangan di pulau Sumatera.

Selain itu pemerintah kota Bukittinggi juga menelurkan beberapa program dalam mengentaskan kemiskinan di antaranya pelatihan peningkatan deversifikasi dalam bentuk pelatihan peningkatan keterampilan membordir dan pelatihan pembuatan kebaya, serta penumbuhan wirausaha baru Pembangunan kepariwisataan merupakan salah satu sektor andalan bagi kota Bukittinggi, banyaknya objek wisata yang menarik, menjadikan kota ini dijuluki juga sebagai "kota wisata". Saat ini di kota Bukittinggi telah terdapat sekitar 60 hotel dan 15 biro perjalanan.[30] Hotel-hotel yang terdapat di kota Bukittinggi antara lain The Hills (sebelumnya Novotel), Hotel Pusako dan sebagainya. Lembah Ngarai Sianok merupakan salah satu objek wisata utama. Taman Panorama yang terletak di dalam kota Bukittinggi memungkinkan wisatawan untuk melihat keindahan pemandangan Ngarai Sianok. Di dalam Taman Panorama juga terdapat gua bekas persembunyian tentara Jepang sewaktu Perang Dunia II yang disebut sebagai Lubang Jepang Bukittinggi.

Di Taman Bundo Kanduang terdapat replika Rumah Gadang yang berfungsi sebagai museum kebudayaan Minangkabau, Kebun Binatang Bukittinggi dan benteng Fort de Kock yang dihubungkan oleh jembatan penyeberangan yang disebut Jembatan Limpapeh. Jembatan penyeberangan Limpapeh berada di atas Jalan A. Yani yang merupakan jalan utama di kota Bukittinggi. Pasar Ateh (pasas atas) berada berdekatan dengan Jam Gadang yang merupakan pusat keramaian kota. Di dalam Pasar Ateh terdapat banyak penjual kerajinan tangan dan bordir[31] serta makanan kecil oleh-oleh khas Sumatera Barat seperti Karupuak Sanjai (keripik singkong ala daerah Sanjai di Bukittinggi) yang terbuat dari singkong, Karupuak Jangek yang dibuat dari bahan kulit sapi atau kerbau dan Karak Kaliang, sejenis makanan kecil khas Bukittinggi yang berbentuk seperti angka 8. Saat ini juga telah dibangun beberapa pusat perbelanjaan modern di kota Bukittinggi.

Masyarakat kota Bukittinggi sangat menyukai olahraga berkuda, dan setiap tahunnya kota ini mengadakan lomba pacu kuda di Bukit Ambacang, yang sudah diselenggarakan sejak tahun 1889,[6] perlombaan pacu kuda ini merupakan rangkaian perlombaan pacu kuda yang diadakan dibeberapa kawasan lain di Sumatera Barat, dengan adanya pelombaan ini juga mendorong untuk tetap bertahannya para peternak kuda, selain sebagai tradisi juga sebagai sumber mata pencarian masyarakatnya.[32] Selain itu pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, kawasan ini juga menjadi landasan pacu atau lapangan terbang

Kota Padang Panjang

2011-12-13T02:42:00.000-08:00

Kota Padang Panjang adalah salah satu kota yang terletak di provinsi Sumatera Barat, Indonesia dan merupakan kota dengan luas wilayah terkecil pada provinsi ini. Kota ini juga memiliki julukan sebagai kota serambi mekah. Selain itu juga dikenal sebagai Mesir van Andalas.Sementara wilayah administratif kota ini dikelilingi oleh wilayah administratif kabupaten Tanah Datar.Kawasan kota ini sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Tuan Gadang di Batipuh, pada masa Perang Padri kawasan ini diminta Belanda sebagai salah satu pos pertahanan dan sekaligus batu loncatan untuk menundukan kaum Padri yang masih menguasai kawasan Luhak Agam. Selanjutnya Belanda membuka jalur jalan baru dari kota ini menuju kota Padang karena lebih mudah dibandingkan melalui kawasan Kubung XIII di kabupaten Solok sekarang.

Kota ini pernah menjadi pusat pemerintahan sementara kota Padang, setelah kota Padang dikuasai Belanda pada masa agresi militer Belanda sekitar tahun 1947.Kota ini berada di daerah ketinggian yang terletak antara 650 sampai 850 meter di atas permukaan laut, berada pada kawasan pegunungan yang berhawa sejuk dengan suhu udara maksimum 26.1 °C dan minimum 21.8 °C, dengan curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata 3.295 mm/tahun. Di bagian utara dan agak ke barat berjejer tiga gunung: Gunung Marapi, Gunung Singgalang dan Gunung Tandikat.[5]

Secara topografi kota ini berada pada dataran tinggi yang bergelombang, dimana sekitar 20,17 % dari keseluruhan wilayahnya merupakan kawasan relatif landai (kemiringan di bawah 15 %), sedangkan selebihnya merupakan kawasan miring, curam dan perbukitan, serta sering terjadi longsor akibat struktur tanah yang labil dan curah hujan yang cukup tinggi. Namun pada kawasan yang landai di kota ini merupakan tanah jenis andosol yang subur dan sangat baik untuk pertanian. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2008, kota Padang Panjang memiliki jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 25.108 orang dengan jumlah pengangguran sebanyak 1.834 orang.[2] Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, namun terdapat juga etnis Jawa dan Tionghoa.Kota Padang Panjang merupakan kota yang berada pada jalur silang[8] dan terhubung dengan jalur lintas Sumatera. Menjadikan kota ini berada pada posisi yang cukup strategis karena terletak pada lintasan regional antara kota Padang dengan kota Bukittinggi, juga dengan kabupaten Tanah Datar, kabupaten Solok dan kota Solok.

Kota ini juga merupakan pertemuan jalur kereta api dari kota Bukittinggi dengan dari kabupaten Solok yang akan menuju kota Padang atau sebaliknya, percabangan jalur kereta api ini terdapat pada stasiun Padang Panjang. Sementara untuk melayani transportasi angkutan dalam kota, terdapat mikrolet dan bendi (kereta kuda). Pada kota ini juga terdapat terminal angkutan darat yang bernama Terminal Bukitsurungan.Kota ini sebagai pemerintah daerah terbentuk berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota kecil dalam lingkungan daerah propinsi Sumatera Tengah pada tanggal 23 Maret 1956. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1957, status kota ini sejajar dengan daerah kabupaten dan kota lainnya di Indonesia.

Berdasarkan keputusan DPRD Peralihan Kota Praja nomor 12/K/DPRD-PP/57 tanggal 25 September 1957, maka kota Padang Panjang dibagi atas 4 wilayah administrasi, yakni Resort Gunung, Resort Lareh Nan Panjang, Resort Pasar dan Resort Bukit Surungan. Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 istilah kota praja diganti menjadi kotamadya dan berdasarkan peraturan menteri nomor 44 tahun 1980 dan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1982 tentang susunan dan tata kerja pemerintahan kelurahan, maka resort diganti menjadi kecamatan dan jorong diganti menjadi kelurahan dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1982 kota Padang Panjang dibagi atas dua kecamatan dengan 16 kelurahan.

Kemudian berdasarkan peraturan daerah kota Padang Panjang nomor 17 tahun 2004 maka ditetapkan hari jadi kota Padang Panjang pada tanggal 1 Desember 1790
Kota Padangpanjang termasuk kota yang biasa-biasa saja tanpa memiliki potensi daerah yang signifikan.[12] Namun dengan posisi strategis sebagai kota persingahan, pemerintah kota Padangpanjang menitik beratkan sektor perdagangan dan jasa dalam meningkatkan pendapatan perkapitanya.Pada kota ini terdapat Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) yang terletak berdampingan dengan objek wisata Perkampungan Minangkabau (Minang Village) yang menyediakan berbagai informasi dan dokumentasi tentang sejarah dan budaya Minangkabau baik berupa buku-buku, mikrofilm, foto dan sebagainya.

Selain itu pada kota ini juga terdapat kawasan rekreasi keluarga yang dikenal dengan Minang Fantasy Water Park atau Mifan yang terdiri dari taman air dengan wahana kolam ombak, kolam arus, kolam renang khusus wanita, kolam renang khusus anak-anak, ember tumpah dan slide tower . Pertumbuhan ekonomi kota Padangpanjang berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, untuk tahun 2009 tercatat sebesar 6,32 % meningkat sedikit dibandingkan pada tahun 2008 yang hanya 6,27 %.[13] Sementara karena keterbatasan bentangan alam, luas lahan pertanian yang telah dikelola oleh masyarakat baru mencapai 690 ha,[14] maka sejak tahun 2009 pemerintah kota Padangpanjang telah mempersiapkan kota ini untuk dapat menjadi salah satu pusat industri kulit nasional, dalam mendorong meningkatkan perekonomian masyarakatnya

Kota Pariaman

2011-12-13T02:10:00.000-08:00

Kota Pariaman adalah sebuah kota yang terletak di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini berjarak sekitar 56 km dari kota Padang atau 25 km dari Bandara Internasional Minangkabau.Menurut laporan Tomé Pires dalam Suma Oriental yang ditulis antara tahun 1513 and 1515[3], kota Pariaman ini merupakan bagian dari kawasan rantau Minangkabau. Dan kawasan ini telah menjadi salah satu kota pelabuhan penting di pantai barat Sumatera. Pedagang-pedagang India dan Eropa datang dan berdagang emas, lada dan berbagai hasil perkebunan dari pedalaman Minangkabau lainnya. Namun pada awal abad ke-17, kawasan ini telah berada dalam kedaulatan kesultanan Aceh.

Seiring dengan kedatangan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada tahun 1663 yang kemudian mendirikan kantor dagang di kota Padang[5] yang kemudian pada tahun 1668 berhasil mengusir pengaruh kesultanan Aceh di sepanjang pesisir pantai barat Sumatera, mulai dari Barus sampai ke Kotawan(?)[6]. Dan kemudian pemerintah Hindia-Belanda memusatkan aktivitasnya di kota Padang, dan membangun jalur rel kereta api antara kota Padang dengan kota Pariaman, sehingga lambat laun pelabuhan Pariaman pun mulai kehilangan pamornya. Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang landai terletak di pantai barat Sumatera dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 meter diatas permukaan laut dengan luas daratan 73,36 km² dengan panjang pantai ± 12,7 km serta luas perairan laut 282,69 km² dengan 6 buah pulau-pulau kecil diantaranya Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tangah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak.

Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Curah hujan pertahun mencapai angka sekitar 4.055 mm (2006) dengan lama hari hujan 198 hari. Suhu rata-rata 25,34 °C dengan kelembaban udara rata-rata 85,25 dan kecepatan angin rata-rata 1,80 km/jam. Kota Pariaman resmi berdiri sebagai kota otonom pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan kota Pariaman di provinsi Sumatera Barat[8]. Sebelumnya kota ini masih berstatus kota administratif dan menjadi bagian dari kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 yang diresmikan tanggal 29 Oktober 1987 oleh Mendagri Soepardjo Rustam dengan Walikota pertamanya Drs. Adlis Legan.
Kota Pariaman jumlah penduduknya hampir secara keseluruhan didominasi oleh etnis Minangkabau, dengan rasio jenis kelamin 93.26, sedangkan jumlah angkatan kerja 27.605 orang dengan jumlah pengangguran 2.970 orang.

Dan pada kecamatan Pariaman Tengah menjadi kawasan yang paling padat jumlah penduduknya. Sebelumnya pelabuhan di kota Pariaman pernah menjadi pusat perdagangan di pantai barat pulau Sumatera, namun seiring dengan menguatnya kekuasaan pemerintahan kolonialis Hindia-Belanda, lambat laun peranan pelabuhan kota ini menurun digantikan oleh pelabuhan Muara dan pelabuhan Teluk Bayur yang terletak di kota Padang[14]. Sampai saat ini pelabuhan laut di kota ini masih belum berfungsi sebagai sarana angkutan penumpang dan barang, dan hanya digunakan untuk tempat berlabuh kapal-kapal nelayan setempat.

Pembangunan jalan merupakan aspek penting dalam menunjang sektor ekonomi dan sosial sehingga dapat mengakomodasi keterhubungan lokasi atau ruang fisik dimana kegiatan penduduk berada. Sampai tahun 2007 pemerintah kota Pariaman telah melakukan peningkatan jalan sepanjang 78.30 km. Selanjutnya sebagai sarana transportasi untuk angkutan dalam kota dan sekitarnya, terdapat mikrolet dan bendi (kereta kuda). Sedangkan untuk antar daerah dalam provinsi digunakan bis. Dan sebagai pusat dari sarana angkutan darat di kota ini adalah pada Terminal Jati[15].

Selain itu kota ini juga memiliki sarana transportasi kereta api yang menghubungkan kota ini dengan kota Padang.Sektor perdagangan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak di kota Pariaman, yang kemudian disusul oleh sektor jasa, dimana pada kota ini terdapat 3 buah pasar tradisional. Sektor industri cukup berkembang di kota ini terutama industri kimia dan logam. Sedangkan sektor pertanian masih menjanjikan bagi masyarakat setempat dimana sampai tahun 2007 luas areal persawahan yang masih dimiliki kota ini adalah 36.81 % dari total luas wilayahnya, dan sektor pertanian ini juga memberikan konstribusi paling besar yaitu sebesar 27.06 % dari total PDRB kota Pariaman. Kota Pariaman memiliki pantai landai dengan pesona yang indah, saat ini resort wisata telah dibenahi oleh pemerintah daerah setempat dalam usaha pengembangan sektor pariwisatanya. Salah satu objek wisata pantainya adalah pantai Gandoriah yang berlokasi di depan stasiun kereta api kota ini.

Masyarakat di kota Pariaman ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan etnis Minangkabau umumnya. Sebagai kawasan yang berada dalam struktur rantau, beberapa pengaruh terutama dari Aceh masih dapat ditelusuri sampai sekarang, diantaranya penamaan atau panggilan untuk seseorang di kawasan ini, misalnya ajo (lelaki dewasa, dengan maksud sama dengan kakak) atau cik uniang (perempuan dewasa, dengan maksud sama dengan kakak) sedangkan panggilan yang biasa digunakan di kawasan darek adalah uda (lelaki) dan uni (perempuan). Selain itu masih terdapat lagi beberapa panggilan yang hanya dikenal di kota ini seperti bagindo atau sidi (sebuah panggilan kehormatan buat orang tertentu).

Kemudian dalam tradisi perkawinan, masyarakat pada kota ini masih mengenal apa yang dinamakan Ba japuik atau Ba bali yaitu semacam tradisi dimana pihak mempelai wanita mesti menyediakan uang dengan jumlah tertentu yang digunakan untuk meminang mempelai prianya. Kota ini juga dikenal dengan pesta budaya tahunan tabuik[16][17][18] yang prosesi acaranya diselenggarakan mulai dari tanggal 1 Muharram sampai pada puncaknya tanggal 10 Muharram setiap tahunnya.

Kota Payakumbuh

2011-12-12T02:29:00.000-08:00

Kota Payakumbuh terutama pusat kotanya dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda yang dimulai sejak keterlibatan mereka dalam perang Padri, dan kemudian kawasan ini berkembang menjadi depot atau kawasan gudang penyimpanan dari hasil tanam kopi dan terus berkembang menjadi salah satu daerah administrasi distrik pemerintahan kolonial Hindia-Belanda waktu itu.

Menurut tambo setempat, dari salah satu kawasan di dalam kota ini terdapat suatu nagari tertua yaitu nagari Aie Tabik dan pada tahun 1840, Belanda membangun jembatan batu untuk menghubungkan kawasan tersebut dengan pusat kota sekarang.[4] Jembatan itu sekarang dikenal juga dengan nama Jembatan Ratapan Ibu.Kota Payakumbuh sebagai pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tanggal 19 Maret 1956, yang menetapkan kota ini sebagai kota kecil.[5] Kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 menetapkan kota ini menjadi daerah otonom pemerintah daerah tingkat II Kotamadya Payakumbuh. Selanjutnya wilayah administrasi pemerintahan terdiri atas 3 wilayah kecamatan dengan 73 kelurahan yang berasal dari 7 jorong yang terdapat di 7 kanagarian yang ada waktu itu, dengan pembagian kecamatan Payakumbuh Barat dengan 31 Kelurahan, kecamatan Payakumbuh Timur dengan 14 kelurahan dan kecamatan Payakumbuh Utara dengan 28 kelurahan.

Pada tahun 2008, sesuai dengan perkembangannya maka dilakukan pemekaran wilayah kecamatan, sehingga kota Payakumbuh memiliki 5 wilayah kecamatan, dengan 8 kanagarian dan 76 wilayah kelurahan. Adapun wilayah kecamatan yang baru tersebut adalah kecamatan Lamposi Tigo Nagari, yang terdiri dari 6 kelurahan dalam kanagarian Lampasi dan Kecamatan Payakumbuh Selatan, yang terdiri dari 9 kelurahan dalam 2 kanagarian yaitu Limbukan dan Aur Kuning. Sedangkan kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 22 kelurahan dalam kanagarian Koto Nan IV. Kecamatan Payakumbuh Timur terdiri dari 14 kelurahan dalam 3 kanagarian, yaitu Aie Tabik, Payobasuang dan Tiakar. Kecamatan Payakumbuh Utara terdiri dari 25 kelurahan dalam kanagarian Koto Nan Godang.

Kota Payakumbuh berada pada hamparan kaki gunung Sago, dilalui oleh 3 buah sungai yang bernama Batang Agam, Batang Lampasi dan Batang Sinama. Wilayah administratif kota ini dikelilingi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota. Kota ini berada dalam jarak sekitar 30 km dari Kota Bukittinggi atau 120 km dari Kota Padang dan 188 km dari Kota Pekanbaru. Keadaan topografi daerah kota ini terdiri dari perbukitan dengan rata-rata ketinggian 514 meter diatas permukaan laut, dan suhu rata-rata berkisar antara 26 °C serta kelembahan udara antara 45 hingga 50 %. Curah hujan per tahun sekitar 1507 mm dengan jumlah hari hujan adalah 85 hari.

Untuk penggunaan lahan di Kota Payakumbuh, sekitar 62.1 % adalah tanah kering, dengan 47.0 % merupakan usaha pertanian, 28.0% tanah bangunan dan halaman serta sisanya berupa hutan negara, dan semak belukar. Sementara penggunaan lahan untuk persawahan adalah sebesar 37.9 %. Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, namun terdapat juga etnis Tionghoa, Jawa dan Batak, dengan jumlah angkatan kerja 50.492 orang dan sekitar 3.483 orang diantaranya merupakan pengangguran[2]. Di tahun 1943 etnis Tionghoa di kota ini pernah mencapai 2.000 jiwa dari 10.000 jiwa total populasi masa itu.
Kota ini termasuk kota penghubung antara kota Padang dengan kota Pekanbaru, dari kota ini dapat juga terhubung ke jalur lintas tengah Sumatera tanpa mesti melewati kota Bukittinggi. Terminal Koto Nan Ampek merupakan terminal angkutan darat yang terdapat di kota ini.
Stasiun kereta api Payakumbuh di sekitar tahun 1900

Saat ini tengah dibangun jalan lingkar luar bagian utara (10,45 km) dan selatan (15,34 km) dikenal dengan Payakumbuh Bypass untuk memudahkan akses transportasi tanpa harus melalui pusat kota dan untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Pembangunan jalan ini berasal dari dan pinjaman pemerintah pusat kepada Bank Pembangunan Asia Kota Payakumbuh sebagai kota persinggahan, menjadikan sektor jasa dan perdagangan menjadi sektor andalan. Namun sektor lain seperti pertanian, peternakan dan perikanan masih menjanjikan bagi masyarakat kota ini[11] karena didukung oleh keadaan tanahnya juga terbilang subur.

Untuk menjadikan kota ini sebagai sentra perdagangan selain dengan meningkatkan pasar-pasar tradisional yang ada selama ini, pemerintah setempat bersama masyarakatnya mencoba membangun sistem pergudangan untuk mendukung aktivitas perdagangan yang modern. Saat ini kota Payakumbuh telah memiliki sebuah pasar modern yang terletak di jantung kotanya. Sementara industri-industri yang ada di kota ini baru berskala kecil, namun telah mampu berproduksi untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri, diantaranya sulaman bordir dan songkok/peci . Kota Payakumbuh dikenal memiliki makanan khas diantaranya botiah dan galamai, selain itu terdapat juga makanan khas lainnya seperti boreh rondang, kipang, rondang boluk, rondang tolua dan martabak tolua. Pada nagari Tiakar dikenal makanan khasnya bernama paniaram yaitu kue dari beras ketan di campur gula enau.

Beberapa kawasan wisata di kota ini antara lain Ngalau Indah, Ngalau Sompik, Puncak Simarajo, Panorama Ampangan dan sebagainya. Selain itu pertunjukan Pacu Itik merupakan tradisi yang setiap tahunnya diselenggarakan pada nagari-nagari yang ada dalam kota ini juga menjadi salah satu atraksi pariwisata di kota ini. Masyarakat kota ini memiliki klub sepak bola yang dikenal dengan nama Persepak Payakumbuh yang bermarkas pada Stadion Kapten Tantawi. Olahraga pacu kuda juga merupakan pertunjukan yang paling diminati oleh masyarakat kota ini, dan biasa setiap tahunnya diselenggarakan pada gelanggang pacuan kuda yang bernama Kubu Gadang yang sekarang menjadi bahagian dari komplek GOR M.Yamin.

Kota Payakumbuh memiliki beberapa pertunjukan tradisional, diantaranya tarian-tarian daerah yang bercampur dengan gerakan silat serta diiringi dengan nyanyian, dan biasa ditampilkan pada waktu acara adat atau pergelaran seni yang disebut dengan randai.[14] Salah satu kelompok randai yang terkenal diantaranya dari daerah Padang Alai, yang bernama Randai Cindua Mato. Masyarakat kota Payakumbuh juga terkenal dengan alat musik jenis Talempong, yaitu sama dengan alat musik gamelan di pulau jawa, yang biasa ditampilkan dalam upacara adat, majlis perkawinan dan lain sebagainya. Selain itu alat musik lain yang masih dijumpai di kota ini adalah Saluang, yaitu sejenis alat musik tiup atau sama dengan seruling.

Kota Sawahlunto

2011-12-12T02:27:00.000-08:00

Kota Sawahlunto adalah salah satu kota yang terletak di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota yang berjarak sekitar 95 km dari kota Padang ini, pada awalnya merupakan areal persawahan kemudian menjadi kawasan yang berorientasi pada industri pertambangan batu bara.Bentang alam kota Sawahlunto terbentuk oleh perbukitan terjal, landai dan dataran dengan ketinggian 250 – 650 m di atas permukaan laut. Bentangan alam dengan perbukitan terjal merupakan faktor pembatas dalam pengembangan tata wilayah kota ini, dimana sebelumnya pusat kota lama terletak pada daerah yang landai dan sempit serta memanjang dengan luas 5.8 km². Sedangkan kawasan datar yang relatif lebar terdapat pada kecamatan Talawi, wilayah ini terbentang dari utara ke selatan, sementara pada bagian utara yang bergelombang dan relatif datar, kawasan berpenduduk banyak berada pada kawasan dengan ketinggian 100 – 500 m di atas permukaan laut. Sedangkan kawasan yang terletak pada bagian timur dan selatan, memiliki topografi wilayah yang relatif curam (kemiringan lebih dari 40%).

Kota Sawahlunto terdiri dari kawasan hutan lindung (26,5%) dan kawasan budidaya (73,5%). Sedangkan untuk penggunaan tanah yang dominan adalah untuk perkebunan campuran (34,1%), hutan lebat dan belukar (19,5%), serta kawasan danau akibat bekas galian penambangan batu bara (0,2%). Seperti daerah lainnya di provinsi Sumatera Barat, kota Sawahlunto mempunyai iklim tropis dengan suhu berkisar anatara 22 °C. Sepanjang tahun terdapat dua musim yaitu musim hujan pada bulan November sampai Juni dan musim kemarau pada bulan Juli sampai bulan Oktober. Curah hujan rata-rata lebih kurang sebesar 1.071,6 milimeter per tahun dan curah hujan rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Desember.
Sejarah

Kota Sawahlunto merupakan kota tambang, yang dimulai sejak ditemukannya cadangan batu bara di kota ini pada pertengahan abad ke-19 oleh Ir. de Greve, yang kemudian sejak 1 Desember 1888 pemerintah Hindia-Belanda mulai melakukan investasi, yaitu ketika uang sebesar 5.5 juta gulden ditanamkan oleh pemerintah Hindia-Belanda untuk membangun berbagai fasilitas pengusahaan tambang batubara, dalam memenuhi kebutuhan industri dan transportasi masa itu. Kemudian hari peristiwa ini diabadikan sebagai Hari Jadi Kota Sawahlunto. Kota ini mulai memproduksi batu bara sejak tahun 1892[3], dan seiring dengan itu kota ini mulai menjadi kawasan pemukiman pekerja tambang, dan pemukiman ini terus berkembang menjadi sebuah kota kecil dengan penduduk yang intinya adalah pegawai dan pekerja tambang.

Selanjutnya pemerintah Hindia-Belanda juga membangun jalur kereta api dengan biaya 17 juta Gulden untuk memudahkan pengangkutan batu bara keluar dari kota Sawahlunto menuju kota Padang. Sebelumnya pada tahun 1888, jalur kereta api beroperasi hanya sampai ke Muara Kalaban dan kemudian baru mencapai kota Sawahlunto pada tahun 1894. Sebelumnya kota ini juga merupakan kampung tahanan, dimana sampai tahun 1898 usaha tambang ini masih mengandalkan pekerja paksa yaitu narapaidana yang dipaksa bekerja untuk menambang dan dibayar dengan harga murah. Dan pada tahun 1908 untuk upah buruh paksa adalah sebesar 18 sen/hari dan jika membangkang dapat dikenakan sangsi hukum cambuk, upah buruh kontrak sebesar 32 sen/hari dan mendapatkan fasilitas tempat tinggal serta jaminan kesehatan. Sedangkan untuk buruh bebas upahnya sebesar 62 sen/hari tanpa mendapat fasilitas apapun.

Pada tahun 1918 kota Sawahlunto telah dikategorikan sebagai Gemeentelijk Ressort atau Gemeente dengan luas wilayah 778 Ha, atas keberhasilan kegiatan pertambangannya. Adanya angkutan kereta api telah mendorong produksi pertambangan batu bara memberikan hasil yang positif, dimana pada tahun 1920 produksi batu bara dari hanya puluhan ribu ton menjadi ratusan ribu ton per tahun, dari usaha yang rugi menjadi usaha dengan laba besar sampai 4,6 juta Gulden dalam setahun. Sehingga sampai pada tahun 1930, kota ini telah berpenduduk sebanyak 43.576 jiwa, diantaranya 564 jiwa adalah orang Belanda (Eropa). Kantor PT. Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin di kota Sawahlunto Setelah kemerdekaan Indonesia, selanjutnya hak penambangan dikelola oleh negara dan diberikan kepada PT. Tambang Batubara Ombilin (TBO), namun kemudian perusahaan ini dilikuidasi menjadi anak perusahan dari PT. Bukit Asam yang terdapat di Sumatera Selatan. Dan seiring dengan reformasi pemerintahan dan bergulir otonomi daerah, masyarakat setempat pun menuntut untuk dapat melakukan penambangan sendiri.

Penduduk kota Sawahlunto saat ini didominasi oleh etnis Minangkabau dan Jawa. Sejak tahun 1940 sampai dengan akhir tahun 70-an produksi batubara kota ini merosot menjadi hanya puluhan ribu ton pertahun. Bersamaan dengan itu jumlah penduduk kota ini pun mengalami penurunan menjadi 13.561 jiwa pada sensus tahun 1980. Setelah pemerintah menambah beberapa fasilitas, dan melakukan perubahan manajemen serta penerapan teknologi baru, maka sejak awal tahun 80-an, produksi batu bara kembali meningkat, dan pada akhir tahun 90-an, produksinya melampaui 1 juta ton pertahun. Sehingga jumlah penduduk kota Sawahlunto juga meningkat menjadi 15.279 jiwa menurut sensus tahun 1990, walaupun demikian laju pertumbuhan penduduk yang hanya 1,2% pertahun ini masih dibawah rata-rata laju pertumbuhan penduduk Sumatera Barat yang mencapai 1,62% dan tidak tampak mempunyai korelasi langsung dengan peningkatan produksi batu bara.

Pada tahun 1990 wilayah administrasi Kota Sawahlunto diperluas dari hanya 778 ha menjadi 27.345 ha yang membawa konsekuensi jumlah penduduknya meningkat. Berdasarkan hasil sensus 1995, jumlah penduduk kota Sawahlunto berubah menjadi 55.090 jiwa. Namun pertumbuhan jumlah penduduk kota ini hanya bersifat sementara karena berdasarkan sensus tahun 2000, jumlah penduduk kota Sawahlunto menunjukan gejala menurun, dimana tercatat jumlah penduduk adalah 50.668 jiwa, artinya selama lima tahun telah terjadi penurunan 8%. Hal ini diantaranya disebabkan karena sebagian perumahan pegawai Unit Pertambangan Ombilin (UPO) dipindahkan keluar daerah kota Sawahlunto. Sehingga dari segi ini tampak kaitannya antara usaha pertambangan batu bara dengan pertambahan jumlah penduduk kota Sawahlunto.

Kota Solok

2011-12-12T01:47:00.000-08:00

Kota Solok Merupakan salah satu kota yang berada di Sumatera Barat, Indonesia. Lokasi kota Solok sangat strategis, karena terletak pada persimpangan jalan antar propinsi dan antar kabupaten/kota. Dari arah Selatan jalur lintas dari Propinsi Lampung, Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Jambi, kota ini merupakan titik persimpangan untuk menuju Kota Padang sebagai ibu kota Propinsi Sumatera Barat yang jaraknya hanya sekitar 64 Km saja. Bila kearah utara akan menuju Kota Bukittinggi yang berjarak sekitar 71 Km untuk menuju kawasan Sumatera Bagian Utara.

Kota Solok terletak pada posisi 0º32" LU - 1º45" LS, 100º27" BT - 101º41" BT dengan luas 57,64 km² (0,14% dari luas Provinsi Sumatera Barat). Wilayah administrasi Kota Solok berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kota Padang. Kota Solok memiliki peran sentral di dalam menunjang perekonomian masyarakat Kota Solok dan Kabupaten Solok pada umumnya. Topografi Kota Solok bervariasi antara dataran dan berbukit dengan ketinggian 390 dpl serta curah hujan rata-rata 184,31 mm kubik per tahun. Terdapat tiga anak sungai yang melintasi Kota Solok, yaitu Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Gawan dan Sungai Batang Air Binguang. Suhu udara berkisar dari 26,1 °C sampai 28,9 °C. Dilihat dari jenis tanah, 21,76% tanah di Kota Solok merupakan tanah sawah dan sisanya 78,24% berupa tanah kering.

Kota Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara

2011-12-06T01:59:00.001-08:00

Kota Kutacane adalah ibukota Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Indonesia. Kutacane merupakan pintu masuk ke Taman Nasional Gunung Leuser dari wilayah Aceh, dapat dicapai lebih kurang 5-6 jam lewat darat melalui Kabupaten Karo dari Medan, Sumatera Utara . Secara administratif, Kutacane masuk ke dalam kecamatan Babussalam.

Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Kabupaten ini berada di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, yakni bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan daerah cagar alam nasional terbesar terdapat di kabupaten ini. Pada dasarnya wilayah Kabupaten Aceh Tenggara kaya akan potensi wisata alam, salah satu diantaranya adalah Sungai Alas yang sudah dikenal luas sebagai tempat olah raga Arung Sungai yang sangat menantang. Secara umum ditinjau dari potensi pengembangan ekonomi, wilayah ini termasuk Zona Pertanian. Potensi ekonomi daerah berhawa sejuk ini adalah kopi dan hasil hutan. Dalam bidang Pertambangan, Aceh Tenggara memiliki deposit bahan galian golongan-C yang sangat beragam dan potensial dalam jumlah cadangannya.

Berbeda dengan kabupaten-kabupaten yg ada di Aceh pedalaman yg sebahagian di diami oleh satu suku/etnis saja yakni suku Gayo yang mendiami kabupaten Aceh Tengah,Kabupaten Gayo Lues,dan bener meriah, di Aceh tenggara terdapat masyarakat yang multikultural yakni di diami oleh lebih dari satu suku yaitu: suku Alas sebagai suku terbesar di kabupaten ini di ikuti oleh suku singkil,Aceh,Karo,Batak,Gayo,Jawa,Minangkabau, dan suku Aneuk Jame.

Kabupaten ini memiliki suatu keunikan, di mana mempunyai masyarakat yang majemuk tetapi hampir tidak ada terdengar sama sekali kerusuhan yang melibatkan Sara(suku,Agama,dan Ras),masyarakatnya mampu menjaga perdamaian sampai saat ini kabupaten Aceh Tenggara adalah pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah,awal berdirinya kab,Agara(kabupaten Aceh tenggara) adalah di mulai ketika pada tgl 06-Desember-1957 terbentuk panitia tuntutan rakyat Alas dan Gayo Lues melalui sebuah rapat di sekolah Min prapat hulu yg di hadiri oleh 60 pemuka adat Alas dan Gayo lues, dan hasilnya adalah. :

1) Ibukota Aceh tengah di pindahkan dari Takengon ke kutacane.
2) jika tidak memungkinkan memindahkan ibukota ke Kutacane,maka kewedanan Alas dan gayo lues di jadikan satu kabupaten yg tidak terlepas dari Provinsi Aceh.

Atas tuntutan itu diadakanlah rapat raksasa di Kutacane yg di hadiri lebih dari 200.000 orang. Akhirnya pada tanggal 26-juni-1974 kab,Agara di resmikan oleh mentri dalam negeri H,Amir machmud sebagai kabupaten yg terlepas dari kabupaten Aceh tengah,sekaligus diangkatlah Bupati pertama yakni (Alm) H,syahadat. pada tanggal 10-April-2002 terjadi kembali pemekaran di tubuh Aceh tenggara yakni berdirinya kabupaten yang baru Kabupaten Gayo Lues dengan ibu kota Blangkejeren.Kabupaten baru ini menguasai hampir 57% wilayah induk yang lama yakni Kabupaten Aceh Tenggara, karna mempunyai daerah yg bergunung-gunung membuat kabupaten Gayo Lues menjadi kabupaten terisolasi di provinsi Aceh kabupaten baru ini amat tergantung dari suplai bahan-bahan pokok dari Kutacane sebagai kabupaten induknya yg lama. Titel sebagai penghasil Tembakau terbesar di Provinsi Aceh pun harus rela di berikan oleh Aceh tenggara kepada Kabupaten Gayo Lues, karena daerah penghasil Tembakau, Blangkejeren,Trangon, dan Rikit Gaib telah Masuk ke kabupaten baru ini.

Kota Sinabang Kabupaten Simeulue

2011-12-06T01:49:00.001-08:00

Kabupaten Simeulue adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Berada kurang lebih 150 km dari lepas pantai barat Aceh, Kabupaten Simeulue berdiri tegar di Samudera Indonesia. Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999, dengan harapan pembangunan semakin ditingkatkan di kawasan ini. Ibukota Kabupaten Simeulue adalah Sinabang, kalau diucapkan dengan logat daerah adalah Sinafang yang artinya senapan atau senjata api, di mana dulunya Sinabang menjadi markas serdadu kompeni Belanda. Sementara Sibigo ibukota kecamatan Simeulue Barat berasal dari kata/kalimat CV dan Co karena masa-masa penjajahan dulu, Sibigo adalah lokasi perusahaan pengolahan kayu Rasak - sejenis kayu sangat keras setara dengan Jati - yang dikirim ke Belanda via laut.

Karena posisi geografisnya yang terisolasi dari Pulau Sumatera, hiruk-pikuk konflik di Aceh daratan tidak pernah berimbas di kawasan ini, bahkan tidak ada pergerakan GAM di kawasan kepulauan ini. Hampir seluruh penduduk kepulauan ini beragama Islam. Penduduk kawasan ini juga berprofil seperti orang Cina, dengan kulit kuning dan sipit dan mempunyai bahasa yang berbeda dengan Aceh daratan. Terdapat tiga bahasa utama yang dominan dalam pergaulan sehari-hari yakni bahasa Devayan, bahasa Sigulai, dan bahasa Jamee. Bahasa Devayan umumnya digunakan oleh penduduk yang berdomisili di Kecamatan Simeulue Timur, Teupah Selatan, Teupah Barat, Simeulue Tengah dan Teluk Dalam. Bahasa Sigulai umumnya digunakan penduduk di Kecamatan Simeulue Barat, Alafan dan Salang. Sedangkan bahasa Jamee (tamu) digunakan khususnya oleh para penduduk yang berdiam di sekitar kota Sinabang dan sekitarnya yang umumnya perantau niaga dari Minangkabau dan Mandailing.

Masyarakat Simeulue mempunyai adat dan budaya tersendiri berbeda dengan saudara-saudaranya di daratan Aceh, salah satunya adalah seni Nandong, suatu seni nyanyi bertutur diiringi gendang tetabuhan dan biola yang ditampilkan semalam suntuk pada acara-acara tertentu dan istimewa. Terdapat pula seni yang sangat digemari sebagian besar masyarakat, seni Debus, yaitu suatu seni bela diri kedigjayaan kekebalan tubuh terutama dari tusukan bacokan pedang, rencong, rantai besi membara, bambu, serta benda-benda tajam lainnya, dan dari seni ini pulalah para pendekar Simeulue acap diundang ke mancanegara. Salah satu andalan Kabupaten Simeulue yang menjadi ciri khas adalah kerbau simeulue yang meski ukurannya kecil, namun rasa dagingnya lebih manis daripada kerbau di daratan Sumatera. Kerbau ini banyak dijual keluar Pulau Simeulue dan, karena kualitasnya prima, harganya pun menjadi tinggi.

Di dalam satu dasawarsa terakhir hasil pulau Simeulue yang sangat terkenal adalah Lobster (udang laut) yang cukup besar ukurannya dan telah diekspor ke luar daerah seperti Medan, Jakarta dan bahkan ke luar negeri hingga Singapura dan Malaysia.Kabupaten ini terkenal dengan hasil cengkehnya dimasa lalu era tahun 1970 s/d 1990. Hasil perkebunan rakyat lainnya di antaranya adalah kopra yang berasal dari pohon kelapa yang tumbuh subur di sepanjang pantai Pulau Simeulue, selain itu ada perkebunan kelapa sawit milik Pemerintah Daerah bernama Perusahaan Daerah Kelapa Sawit (PDKS) yang terdapat di Kecamatan Teluk Dalam dan Teupah Selatan. Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Riset Geologi dan Kelautan Jerman (BGR) menemukan potensi minyak (hidrokarbon) dalam jumlah sangat besar di perairan timur laut Pulau Simeulue, Provinsi Aceh. Prediksi sementara jumlah kandungan minyak yang ada sekitar 107,5-320,79 miliar barel. "Temuan ini hasil riset kami dengan Kapal Riset Sonne, yang tujuan awalnya untuk mengetahui detail deformasi struktur geologi di daerah busur muka (fore arc) pasca tsunami 26 Desember 2004," kata Dr Yusuf Surachman, Direktur Pusat Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam BPPT, di Jakarta, Senin (11/2) seperti dikutip Antara. Dibandingkan dengan cadangan minyak bumi milik Arab Saudi yang volumenya mencapai 264,21 miliar barrel. Temuan itu, menurut Yusuf, sangat signifikan. Sedangkan nilai volume di perairan timur laut Pulau Simeulue itu dihitung minimal 17,1 x 109 m³ dan maksimal volume total 51 x 109 m³. "Perkiraan volume berdasar volume reservoir yang dihitung atas dasar sejumlah asumsi, yakni seismik dua dimensi, karbonat build-up berbentuk melingkar, faktor pengali elongasi antara 0,5-1,5 dan porositas 30 persen," ujarnya.

Gugusan Kepulauan Simeulue yang terdiri beberapa pulau besar dan kecil (± 40 buah) berada tepat di atas persimpangan tiga palung laut terbesar dunia, yakni pada pertemuan lempeng Asia dengan lempeng Australia dan lempeng Samudera Hindia. Sehingga pada saat terjadinya gempa bumi dan tsunami tanggal 26 Desember 2004 yang ber-episentrum di ujung barat Pulau Simeulue, pulau ini mengalami kerusakan sarana prasarana sangat parah. Namun jumlah korban jiwa akibat peristiwa tersebut relatif minim, hal ini disebabkan masyarakat setempat sudah mengenal secara turun temurun peristiwa yang disebut sebagai smong,karena peristiwa serupa yakni tsunami pernah terjadi pada tahun 1907 sehingga apabila terjadi gempa besar diikuti oleh surutnya air laut dari bibir pantai secara drastis dan mendadak, maka otomatis tanpa disuruh seluruh penduduk, tua muda, besar kecil laki-laki dan perempuan beranjak meninggalkan lokasi menuju tempat-tempat ketinggian atau perbukitan guna menghindar dari terjangan smong atau tsunami tersebut.

Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar

2011-12-06T01:09:00.001-08:00

Kota Jantho adalah sebuah kecamatan yang di Kabupaten Aceh Besar, provinsi Aceh, Indonesia. Kota Jantho juga merupakan ibukota dan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Besar. Di wilayah ini pula terdapat stasiun relay TVRI untuk wilayah Aceh Besar dan sekitarnya Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum dimekarkan di akhir tahun 1970-an, ibu kota Kabupaten Aceh Besar adalah Kota Banda Aceh, kemudian Kota Banda Aceh berpisah menjadi kotamadya sehingga ibu kota Kabupaten Aceh Besar pindah ke daerah Jantho di Pegunungan Seulawah. Kabupaten Aceh Besar juga merupakan tempat kelahiran pahlawan nasional Cut Nyak Dhien yang berasal dari Lampadang.

Pada waktu Aceh masih sebagai sebuah kerajaan, yang dimaksud dengan Aceh atau Kerajaan Aceh adalah wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar ditambah dengan beberapa kenegerian/daerah yang telah menjadi bagian dari Kabupaten Pidie. Selain itu, juga termasuk Pulau Weh (sekarang telah menjadi pemerintah kota Sabang), sebagian wilayah pemerintah kota Banda Aceh, dan beberapa kenegerian/daerah dari wilayah Kabupaten Aceh Barat. Aceh Besar dalam istilah Aceh disebut Aceh Rayeuk. Penyebutan Aceh Rayeuk sebagai Aceh yang sebenarnya karena daerah inilah yang pada mulanya menjadi inti Kerajaan Aceh dan juga karena di situlah terletak ibukota kerjaaan yang bernama Bandar Aceh atau Bandar Aceh Darussalam. Untuk nama Aceh Rayeuk ada juga yang menamakan dengan sebutan Aceh Lhee Sagoe (Aceh Tiga Sagi).

Saat ini Aceh Besar merupakan sebuah kabupaten yang terdapat di dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan ibukotanya Kota Jantho. Namun, di Kota Jantho hanya terdapat kompleks perumahan dan kantor-kantor pemerintahan, tidak ada losmen ataupun hotel. Kota Jantho dihubungkan dengan labi-labi dengan jarak 60 km dari Banda Aceh, 28 km menuju Saree, dan 12 km menuju jalan utama Banda Aceh - Medan. Kira-kira 12 km dari Kota Jantho ini terdapat air terjun. Sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas, Kota Banda Aceh sebagai ibu kota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Usaha pemindahan ibu kota tersebut dari Kota Banda Aceh mulai dirintis sejak tahun 1969, lokasi awalnya dipilih Kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25 km dari Kota Banda Aceh. Usaha pemindahan tersebut belum berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan.

Kemudian pada tahun 1976 usaha perintisan pemindahan ibu kota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi dengan memilih lokasi yang lain yaitu di Kecamatan Seulimeum tepatnya di kemukiman Janthoi yang jaraknya sekitar 52 km dari Kota Banda Aceh. Akhirnya usaha yang terakhir ini berhasil dengan ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Konsultan PT. Markam Jaya yang ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar adalah Kemukiman Janthoi dengan nama Kota Jantho.

Setelah ditetapkan Kota Jantho sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang baru, maka secara bertahap pemindahan ibukota terus dimulai, dan akhirnya secara serentak seluruh aktivitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke Kota Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983, dan peresmiannya dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984 . Wilayah darat Aceh Besar berbatasan dengan Kota Banda Aceh di sisi utara, Kabupaten Aceh Jaya di sebelah barat daya, serta Kabupaten Pidie di sisi selatan dan tenggara. Aceh Besar juga mempunyai wilayah kepulauan yang termasuk Kecamatan Pulo Aceh, dan pernah menjadi Markas Besar Gerakan Aceh Merdeka. Akan tetapi pulau-pulau itu telah dibebaskan dari unsur GAM pada masa Darurat Militer. Kabupaten Aceh Besar bagian kepulauan di sisi barat, timur dan utaranya dibatasi dengan Samudera Indonesia, Selat Malaka, dan Teluk Benggala, yang memisahkannya dengan Pulau Weh, tempat di mana Kota Sabang berada. Pulau-pulau utamanya adalah: Pulau BreuehPulau Peunasoe (atau Pulau Nasi)

Secara geografis sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Besar berada pada hulu aliran Sungai Krueng Aceh. Saat ini kondisi tutupan lahan (land cover) adalah 62,5% (menurut data citra landsat tahun 2007). Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda yang merupakan bandara internasional dan menjadi salah satu pintu gerbang untuk masuk ke Provinsi Aceh berada di wilayah kabupaten ini. Pulau Benggala yang merupakan pulau paling barat dalam wilayah Republik Indonesia merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Besar.

Makanan khas

Kabupaten Aceh Besar terkenal dengan salah satu makanan khasnya, yakni Bolu manis ala Aceh yang terkonsentrasi di kecamatan Peukan Bada. Bolu ini terkenal dengan citarasanya yang khas, namun kesulitan pengembangan karena kendala dana selain kondisi yang belum sepenuhnya stabil. Selain itu ada pula gulai kambing (kari) dan ayam tangkap yang terkenal kelezatannya serta Sie rebuh (daging Rebus) dan asam keu eung (asam pedas).

Wisata budaya

Museum Cut Nyak Dhien pada mulanya merupakan tempat tinggal pahlawan wanita yang bernama Cut Nyak Dhien. Di dalamnya berisi koleksi sejarah Aceh yang dikelola dan dirawat oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Hanya pondasi yang asli dari bangunan ini, sedangkan yang berdiri sekarang ini adalah hasil renovasi bangunan yang sebelumnya telah dibakar oleh Belanda.[7]

Masjid Tua Indra Puri berlokasi sekitar 25 km ke selatan arah ke Medan dan dapat ditempuh dengan transportasi apapun. Indra Puri adalah Kerajaan Hindu dan merupakan tempat pemujaan sebelum Islam masuk. Kemudian, Sultan Iskandar Muda memperkenalkan Islam kepada masyarakat. Dan setelah seluruh masyarakat memeluk Islam, tempat yang sebelumnya kuil diubah menjadi sebuah masjid. Bangunan mesjid berdiri di atas tanah seluas 33.875 m², terletak di ketinggian 4,8 meter diatas permukaan laut dan berada sekitar 150 meter dari tepi Sungai Krueng Aceh.

Benteng Indra Patra terletak ± 19 km dari Banda Aceh arah ke Krueng Raya, dekat Pantai Ujong Batee. Menurut riwayat dibangun pada masa pra Islam di Aceh yaitu di masa Kerajaan Hindu, Indra Patra. Namun ada sumber yang menyebutkan bahwa benteng ini dibangun pada masa Kesultanan Aceh Darussalam dalam upaya menahan serangan Portugis. Benteng ini sangat besar fungsinya pada zaman Sultan Iskandar Muda yang angkatan lautnya, pada waktu itu, dipimpin oleh Laksamana Malahayati. Makam Laksamana Malahayati terletak sekitar 32 km dari Kota Banda Aceh. Ia adalah seorang laksamana wanita pertama yang memimpin armada laut pada masa Pemerintahan Sultan Iskandar Muda.[7]

Museum Ali Hasymi merupakan kebanggaan lain kota Banda Aceh. Ali Hasymi yang mantan Gubemur Aceh dan seniman memiliki koleksi pribadi yang berharga dan menarik. Kini koleksi beliau dijadikan pajangan di museum tersebut antara lain kitab- kitab karya para ulama besar Aceh tempo dulu, keramik kuno, senjata khas Aceh, cendera mata dari berbagai pelosok dunia, dll.[7]

Perpustakaan Kuno Tanoh Abee terdapat di Desa Tanoh Abee, di kaki Gunung Seulawah, Aceh Besar. Perpustakaan Tanoh Abee terletak di dalam kompleks Pesantren Tanoh Abee yang didirikan oleh keluarga Fairus yang mencapai klimaks kejayaannya pada masa pimpinan Syekh Abdul Wahab yang terkenal dengan sebutan Teungku Chik Tanoh Abee. Ia meninggal pada tahun 1894 dan dimakamkan di Tanoh Abee. Pengumpukan naskah (manuskrip) Dayah Tanoh Abee telah dimulai sejak Syekh Abdul Rahim, kakek dari Syekh Abdul Wahab. Naskah yang terakhir ditulis pada masa Syekh Muhammad Sa’id, anak Syekh Abdul Wahab yang meninggal dunia pada tahun 1901 di Banda Aceh, dalam tahanan Belanda.

Kota Sigli Kabupaten Pidie

2011-12-04T22:11:00.001-08:00

Kota Sigli adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Pidie, Nanggröe Aceh Darussalam, Indonesia. Sigli adalah ibukota Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia.Terletak 112 km di sebelah timur Banda Aceh, Sigli termasuk kota strategis yang dilalui oleh Jalan Raya Lintas Sumatera. Wilayah ini dulunya merupakan bengkel kereta api terbesar di Aceh. Tetapi sejak vakumnya kegiatan perkereta-apian di Aceh, kota ini menjadi tidak seramai dulu.

Kabupaten Pidie adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Masyarakat Pidie suka merantau dan berdagang, sehingga sering dijuluki "Tionghoa hitam" dan mereka bersama orang asal Bireuen mendominasi pasar-pasar di berbagai wilayah Aceh. Selain itu, wilayah ini juga terkenal sebagai daerah asal tokoh-tokoh terkenal Aceh, seperti Tgk. Daud Beureueh, Mr. Teuku Mohammad Hasan, Prof. Ibrahim Hasan, DR. Hasballah M Saad, Hasan Tiro dan pengusaha Ibrahim Risyad (Richard).Pidie sebelumnya adalah kerajaan Pedir yang berbeda dengan Aceh, sehingga sampai sekarang Pidie tidak disebut sebagai Aceh Pidie, melainkan kabupaten Pidie saja. Ketika terjadi konfrontasi dengan Portugal, maka kerajaan Pedir menggabungkan diri dengan Kerajaan Aceh untuk melawan Penjajah Portugis. Daerah ini merupakan tempat cikal bakal lahirnya Gerakan Aceh Merdeka. Namun anehnya, pergolakan justru paling banyak terjadi di kawasan tetangganya dibanding Pidie sendiri. Sejak pemberlakuan Darurat Militer sejak Mei 2003, daerah ini juga berangsur-angsur pulih aktivitas ekonomi dan sosialnya meski belum sepenuhnya. Ada beberapa kecamatan di kawasan ini yang sedang memperjuangkan pembentukan kabupaten baru dengan nama Kabupaten Pidie Jaya dan berbasis di Meureudu, bagian timur Pidie.

Kota Singkil

2011-12-04T21:54:00.001-08:00

Singkil adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Nanggröe Aceh Darussalam, Indonesia. Singkil juga merupakan ibukota Kabupaten Aceh Singkil. Singkil tidak hanya merupakan nama Salah satu Kabupaten di NAD apalagi hanya nama Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, tapi singkil adalah nama sebuah suku bangsa yang memiliki budaya dan sistem kekerabatan serta pranata sosial lainnya yang sudah lengkap, mendiami daerah geografis yang saat ini dikenal Kab. Aceh Singkil dan Kota Subulussalam, selain itu mereka juga hidup secara berkelompok dan membentuk beberapa desa di Kabupaten Aceh Tenggara (Tanoh Alas).

Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini juga terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak. Ibu kota Kabupaten Aceh Singkil terletak di Singkil. Singkil sendiri berada di jalur barat Sumatera yang menghubungkan Banda Aceh, Medan dan Sibolga. Namun demikian, jalurnya lebih bergunung-gunung dan perlu dilakukan banyak perbaikan akses jalan agar keterpencilan wilayah dapat diatasi. Diharapkan dalam waktu dekat Pelabuhan Singkil dapat dipergunakan sebagai pelabuhan transit untuk jalur barat Sumatera.

Kota Bireuen

2011-12-01T22:42:00.001-08:00

Kota Bireuen adalah ibukota dari Kabupaten Bireuen . Kabupaten Bireuen adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Kabupaten ini menjadi wilayah otonom sejak tahun 2000 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara. Kabupaten ini terkenal dengan julukan kota juangnya, namun sempat menjadi salah satu basis utama Gerakan Aceh Merdeka. Semenjak diberlakukannya darurat militer sejak bulan Mei 2003, situasi di kabupaten ini berangsur-angsur mulai kembali normal, meski belum sepenuhnya. Kabupaten Bireuen juga terkenal dengan emping melinjonya yang khas dan keripik pisangnya.

Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat

2011-12-01T22:15:00.001-08:00

Kota Meulaboh adalah ibu kota Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 175 km tenggara Kota Banda Aceh di Pulau Sumatera. Meulaboh meliputi Kecamatan Johan Pahlawan, sebagian Kaway XVI dan Kecamatan Meureubo. Meulaboh adalah kota kelahiran Pahlawan Nasional Teuku Umar Johan Pahlawan. Meulaboh merupakan kota terbesar di pesisir barat-selatan Aceh dan salah satu area terparah akibat bencana tsunami yang dipicu oleh gempa bumi Samudra Hindia 2004. Pekerjaan sebagian besar penduduknya mencerminkan kehidupan perkotaan, yakni perdagangan dan jasa. Meulaboh dahulu dikenal sebagai Negeri Pasi Karam.[1] Nama tersebut kemungkinan ada kaitannya dengan peristiwa terjadinya tsunami di Kota Meulaboh pada masa lalu, yang pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi kembali.

Catatan sejarah menunjukan bahwa Meulaboh sudah ada sejak 4 abad yang silam, yaitu pada masa Sultan Sultan Saidil Mukamil (1588-1604) naik tahta. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), negeri itu ditambah pembangunannya. Pada waktu itu mulai dibuka perkebunan merica, tapi negeri ini tidak begitu ramai karena belum dapat menandingi Negeri Singkil yang banyak disinggahi kapal dagang untuk memuat kemenyan dan kapur barus. Lalu pada masa pemerintahan Sultan Djamalul Alam, Negeri Pasi Karam kembali ditambah pembangunannya dengan memperluas pembukaan kebun merica. Untuk mengelola kebun-kebun itu didatangkan orang-orang dari Pidie dan Aceh Besar.

Dalam bukunya, HM.Zainuddin mengatakan bahwa nama Kota Meulaboh berasal dari pemberian orang-orang Minang. Menurutnya, ketika orang Minang tiba di Teluk Pasi Karam, kaum pendatang itu sepakat untuk berlabuh disikolah kito berlaboh, kata mereka. Menurut pendapat versi ini, semenjak itulah Negeri Pasi Karam lambat laun dikenal dengan nama Meulaboh yaitu dikait-kaitkan dengan kisah pendaratan pendatang dari minangkabau tersebut. Pendapat lain mengatakan bahwa Meulaboh telah dikenal sejak abad ke XV, sementara para Datuk yang hijrah ke Meulaboh baru tiba pada abad ke XVIII, faktanya ada jarak waktu yang sangat jauh disini. Pendapat lain mengatakan, kata "Meulaboh" itu berasal dari bahasa Aceh yang umum digunakan oleh suku Aceh setempat.

Secara harfiah, Kata Meulaboh berasal dari kata "laboh", yang menurut Kamus Aceh-Indonesia terbitan Pusat Pembinaan Departemen Pendidikan, Lembaga Pengembangan dan Bahasa dan Kebudayaan Tahun 1985 yang disusun oleh Aboe Bakar dkk dijelaskan bahwa kata Laboh dalam bahasa Aceh artinya (verb): membuang, melemparkan, menjatuhkan, jatuh, turun, bergantung rendah: "pat ji Laboh pukat?" Di manakah mereka berpukat? "pakon laboh that tangui ija? Tapeumanyang bacut!" Mengapa Anda memakai kain rendah sekali?. Tinggikanlah sedikit. "bak jiplueng-plueng ka laboh di aneuk nyan", Ketika berlari-lari, jatuhlan anak itu. Meulaboh; teulaboh: dibuang, diturunkan, meulaboh; teulaboh saoh: Sauh sudah di buang, teungoh ji meulaboh: mereka sedang berlabuh.

Pendapat bahwa asal muasal penamaan Kota Meulaboh oleh orang Minang itu perlu dipertanyakan lagi, mengingat Kota Meulaboh sendiri telah ada sejak 402 tahun lalu, sedangkan Perang Paderi baru terjadi pada abad XVIII. Kedatangan para Datuk itu benar adanya, namun ada pendapat yang menyebutkan bahwa mereka itu orang Aceh yang didatangkan kesana pada masa Sultan Iskandar Muda, yaitu ketika Aceh menguasai Sumatera Barat. Para petinggi Aceh di ranah Minang itu menjadi pemangku adat dan pemerintahan. Namun peran mereka tereduksi akibat adanya reformasi yang dilakukan kaum paderi yang terpengaruh paham Wahabi di Arab Saudi. Tercatat tiga orang ulama yang pulang dari mengikuti pendidikan di Arab. Mereka adalah Haji Piobang, Haji Miskin dan Haji Sumanik. Ajaran pembaruan Islam yang dibawa tiga orang haji ini, membuat gundah masyarakat Minangkabau yang waktu itu beraliran Sunni. Karena terdesak oleh kaum paderi, para datuk itu ingin pulang kampung (kembali ke Aceh) dan sebagian lagi tidak.

Sekembalinya ke tanah leluhur, para Datuk dan rombongannya itu hidup berbaur dengan masyarakat setempat, bahkan ada yang menjadi pemimpin, di antaranya: Datuk Machdum Sakti dari Rawa, Datuk Raja Agam dari Luhak Agam dan Datuk Raja Alam Song Song Buluh dari Sumpu.Mereka menebas hutan dan mendirikan pemukiman yang menjadi tiga daerah. Datuk Machdum Sakti membuka negeri di Mereubo, kemudian pindah kearah Woyla, Datuk Raja Agam di Ranto Panyang dan Datuk Raja Alam Song Song Buluh di Ujong Kala yang kemudian menikah dengan anak salah seorang yang berpengaruh di sana.

Menurut H.M Zainuddin, ketiga Datuk utama tersebut juga memerintahkan warganya untuk membuka ladang, sehingga kehidupan mereka jadi makmur. Ketiga Datuk itu pun kemudian sepakat untuk menghadap Sultan Mahmudsyah (1830-1839) untuk memperkenalkan diri. Ketika menghadap Sultan, masing-masing Datuk membawakan satu botol mas urai sebagai buah tangan. Mereka meminta kepada raja Aceh agar memberikan batas-batas negeri mereka. Permintaan itu dikabulkan, Raja Alam Song Song Buluh kemudian diangkat menjadi Uleebalang Meulaboh dengan ketentuan wajib mengantar upeti tiap tahun kepada bendahara kerajaan.

Para Datuk itu pun setiap tahun mengantar upeti untuk Sultan Aceh, tapi lama kelamaan mereka merasa keberatan untuk menyetor langsung ke kerajaan, karena itu mereka meminta kepada Sultan Aceh yang baru Sultan Ali Iskandar Syah (1829-1841) untuk menempatkan satu wakil Sultan di Meulaboh sebagai penerima upeti. Permintaan ketiga Datuk itu dikabulkan oleh Sultan, dikirimlah ke sama Teuku Tjiek Lila Perkasa, Wazir Sultan Aceh untuk pemerintahan dan menerima upeti-upeti dari Uleebalang Meulaboh. Para Datuk itu merasa sangat senang dengan kedatangan utusan Sultan yang ditempatkan sebagai wakilnya di Meulaboh itu. Mereka pun kemudian kembali meminta pada Sultan Aceh untuk mengirim satu wakil Sultan yang khusus mengurus masalah perkara adat dan pelanggaran dalam negeri. Permintaan itu juga dikabulkan, Sultan Aceh mengirim kesana Penghulu Sidik Lila Digahara yang menyidik segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang negeri.

Permintaan itu terus berlanjut. Kepada Sultan Aceh para Datuk itu meminta agar dikirimkan seorang ulama untuk mengatur persoalan nikah, pasahah dan hukum Syariat. Maka dikirimlah kesana oleh Sultan Aceh Teuku Tjut Din, seorang ulama yang bergelar Almuktasim-billah untuk menjadi kadhi Sultan Aceh di Meulaboh, keturunan dari Teuku Tjut Din ini adalah H. Teuku Alaidinsyah atau H. Tito dan Teuku H. A. Dade Kemudian Meulaboh masuk dalam Federasi Kaway XVI karena fedrasi itu dibentuk oleh enam belas Uleebalang, yaitu Uleebalang Tanjong, Ujong Kala, Seunagan, Teuripa, Woyla, Peureumbeu, Gunoeng Meuh, Kuala Meureuboe, Ranto Panyang, Reudeub, Lango Tangkadeuen, Keuntjo, Gume/Mugo, Tadu, serta Seuneu’am, yang diketuai oleh Ulee Balang Ujong Kalak.

Kota Subulussalam

2011-12-01T22:04:00.001-08:00

Kota Subulussalam adalah sebuah kota di provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil.Meski sudah diseminarkan beberapa waktu lalu, namun hari jadi kota Subulussalam tampaknya masih menimbulkan prokontra. Pasalnya, hari jadi ke-48 yang ditetapkan pada tanggal 14 September 2010, dinilai beberapa kalangan justru telah menghilangkan sejarah lahirnya Pemerintahan Kota (Pemko) Subulussalam, karena baru berusia sekitar tiga tahun.

Salah satunya muncul dari tokoh masyarakat Penanggalan yang nota bene Bupati Aceh Singkil H Makmursyah Putra SH MM yang juga merupakan salah satu penggagas dimekarkannya Subulussalam dari Kabupaten Aceh Singkil. Menurut Makmur, dengan membawa nama hari ulang tahun Subulussalam saja berarti telah meninggalkan beberapa wilayah seperti Kecamatan Penanggalan, Rundeng, Sultan Daulat dan Longkib yang merupakan bagian dari kota Subulussalam. "Kalau kita tilik dari sejarah, nama Subulussalam itu kan hanya perubahan nama dari ibukota Kecamatan Simpang Kiri. Berarti yang berulang tahun ke-48 tentu saja Kecamatan Simpang Kiri. Jadi dikemanakan empat kecamatan lainnya?" tanya Makmur kepada wartawan di kediamannya di Dasan Raja, Penanggalan Senin (13/9).

Lebih lanjut dijelaskannya, hal itu berbeda dengan kota-kota lainnya seperti Jakarta, Medan dan beberapa kota lain yang telah merayakan hari jadinya hingga beratusratus tahun. Menurutnya, kota-kota tersebut memang dari sejak dulunya telah memiliki wilayah yang ada hingga saat ini. "Benar kota-kota tersebut telah merayakan HUT-nya hingga ratusan tahun. Tapi sejak dalu memang itulah wilayahnya. Jadi jangan kita samakan dengan daerah kita. Kalau Subulussalam saja, artinya Penanggalan tidak ikut, kecuali kota Subulussalam, baru semuanya ikut," ujarnya dan mengaku tidak setuju dengan penetapan hari jadi kota Subulussalam ke-48.
Dauli Samosir Global | Subulussalam

Kota Sabang

2011-12-01T20:02:00.001-08:00

Kota Sabang adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota ini berupa kepulauan di seberang utara pulau Sumatera, dengan Pulau Weh sebagai pulau terbesar.Kota Sabang merupakan zona ekonomi bebas Indonesia, ia sering disebut sebagai titik paling utara Indonesia, tepatnya di Pulau Rondo.Dari segi geografis Indonesia, wilayah Kota Sabang berada pada 95°13'02"-95°22'36" BT, dan 05°46'28"-05°54'-28" LU, merupakan wilayah administratif paling utara, dan berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan India.Wilayah Kota Sabang dikelilingi oleh Selat Malaka di Utara, Samudera Hindia di Selatan, Selat Malaka di Timur dan Samudera Hindia di Barat.

Di Pulau Weh terdapat sebuah danau air tawar bernama Danau Aneuk Laot. Pulau Weh merupakan sebuah pulau vulkanik, sebuah pulau atol (pulau karang) yang proses terjadinya mengalami pengangkatan dari permukaan laut. Proses terjadinya dalam tiga tahapan, terbukti dari adanya tiga teras yang terletak pada ketinggian yang berbeda. Umumnya Pulau Weh terdiri atas dua jenis batuan, yaitu tuf marina dan batuan inti. Tuf marina dijumpai hampir sepanjang pantai sampai pada ketinggian 40 sampai 50 meter. Lapisan tuf yang terlebar didapat di sekitar kota Sabang, di bagian pantai berlapis sempit. Batuan sempit adalah batuan vulkanik yang bersifat andesitik.

Berdasarkan wilayah, tampak bahwa wilayah barat Pulau Weh terdapat topografi paling berat. Mulai dari Sarong Kris sebagai puncak tertinggi di sebelah Timur, terdapat tiga barisan punggung yang berjolak menuju ke Barat Laut, sehingga lembah-lembah yang ada di antara punggung itu sempit. Topografi di sebelah Timur terdapat sebuah pegunungan yang arahnya dari Utara ke Selatan yang memisahkan Pulau Weh Timur dengan bagian lainnya. Gunung Leumo Mate merupakan puncak yang tertinggi. Di bagian ini terdapat lapisan tuf marina yang lebih besar. Di antara bagian Barat dan Timur terdapat aliran dua buah sungai, yaitu Sungai Pria Laot dan Sungai Raya. Daerah ini merupakan sebuah slenk dari sebuah fleksun (patokan yang tidak sempurna).Kondisi geologis wilayah ini terdiri dari 70% batuan vulkanis (andesite), 27% batuan sedimen (line stone dan sand stone), dan 3% endapan aluvial (recent deposit).

Kota Sabang sebelum Perang Dunia II adalah kota pelabuhan terpenting dibandingkan Temasek (sekarang Singapura).Sabang telah dikenal luas sebagai pelabuhan alam bernama Kolen Station oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1881. Pada tahun 1887, Firma Delange dibantu Sabang Haven memperoleh kewenangan menambah, membangun fasilitas dan sarana penunjang pelabuhan. Era pelabuhan bebas di Sabang dimulai pada tahun 1895, dikenal dengan istilah vrij haven dan dikelola Maatschaappij Zeehaven en Kolen Station yang selanjutnya dikenal dengan nama Sabang Maatschaappij. Perang Dunia II ikut memengaruhi kondisi Sabang dimana pada tahun 1942 Sabang diduduki pasukan Jepang, kemudian dibom pesawat Sekutu dan mengalami kerusakan fisik hingga kemudian terpaksa ditutup.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Sabang menjadi pusat pertahanan Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan wewenang penuh dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertahanan RIS Nomor 9/MP/50. Semua aset pelabuhan Sabang Maatschaappij dibeli Pemerintah Indonesia. Kemudian pada tahun 1965 dibentuk pemerintahan Kotapraja Sabang berdasarkan UU No 10/1965 dan dirintisnya gagasan awal untuk membuka kembali sebagai Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas. Gagasan itu kemudian diwujudkan dan diperkuat dengan terbitnya UU No 3/1970 tentang Perdagangan Bebas Sabang dan UU No 4/1970 tentang ditetapkannya Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dan atas alasan pembukaan Pulau Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Sabang terpaksa dimatikan berdasarkan UU No 10/1985. Kemudian pada tahun 1993 dibentuk Kerja Sama Ekonomi Regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang membuat Sabang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi di kawasan Asia Selatan.

Pada tahun 1997 di Pantai Gapang, Sabang, berlangsung Jambore Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) yang diprakarsai BPPT dengan fokus kajian ingin mengembangkan kembali Sabang. Disusul kemudian pada tahun 1998 Kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh dijadikan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang bersama-sama KAPET lainnya, diresmikan oleh Presiden BJ Habibie dengan Keppes No. 171 tahun 1998 pada tanggal 28 September 1998. Era baru untuk Sabang, ketika pada tahun 2000 terjadi Pencanangan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid di Sabang dengan diterbitkannya Inpres No. 2 tahun 2000 pada tanggal 22 Januari 2000. Dan kemudian diterbitkannya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2000 tanggal 1 September 2000 selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Aktivitas Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang pada tahun 2002 mulai berdenyut dengan masuknya barang-barang dari luar negeri ke kawasan Sabang. Tetapi pada tahun 2004 aktivitas ini terhenti karena Aceh ditetapkan sebagai Daerah Darurat Militer. Sabang juga mengalami Gempa dan Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, namun karena palung-palung di Teluk Sabang yang sangat dalam mengakibatkan Sabang selamat dari tsunami. Sehingga kemudian Sabang dijadikan sebagai tempat transit udara dan laut yang membawa bantuan untuk korban tsunami di daratan Aceh. Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias menetapkan Sabang sebagai tempat transit untuk pengiriman material konstruksi dan lainnya yang akan dipergunakan di daratan Aceh.

Kota Langsa

2011-11-30T21:52:00.001-08:00

Kota Langsa adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota Langsa merupakan bekas dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Timur. Berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa. Langsa kemudian ditetapkan statusnya menjadi kota dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001, tanggal 21 Juni 2001. Tempat yang paling menarik dikota Langsa adalah :

Lapangan Merdeka, Kota Langsa. Menghabiskan waktu di sore hari, dengan sajian makanan dan hiburan yang tersedia. Lapangan ini biasa dipakai untuk acara - acara dan kegiatan sosial lainya. Ada banyak sajian makanan yang ditawarkan disini, menjelang sore dan malam hari. Menu istimewa adalah, sate daging, ice cream, makanan tradisional, western food seperti Hamburger dan Pizza, dan jajanan lainya dengan harga yang sangat terjangkau. Lapangan ini akan dipenuhi orang-orang ketika sabtu malam (atau malam minggu)

Taman Bambu Runcing, Taman ini terletak tak berjauhan dari Lapangan Merdeka Kota Langsa. Taman dengan konsep "Central Park" atau "Taman di tengah kota" ini banyak dikujungi karena ada nilai sejarah kemerdekaan disini. Salah satu karakteristik taman ini adalah, adanya Bambu Runcing yang berdiri megah di tengah taman. Diperkaya juga dengan plakat dan gambar perjuangan Rakyat Aceh mengusir penjajah. Plakat ini terletak di belakang Bambu Runcing

Gedung Bappeda Aceh Timur, yang terletak di jantung Kota Langsa. Bangunan ini masih bercirikan bangunan Kolonial arsitektur Belanda. Bangunan ini beralih fungsi menjadi kantor sekarang. Sayang, bangunan ini kurang terawat, padahal bangunan ini bisa menjadi aset pariwisata yang bagus. Di depan gedung ini, ada Kantor Pos yang sama - sama bercirikan arsitek Belanda

Pelabuhan Kota Langsa, Pelabuhan ini adalah satu-satunya pelabuhan yang menghubungan Kota Langsa dengan selat Malaka. Dahulu pelabuhan ini ramai akan aktifitas bongkar muat pengiriman mulai dari Malaysia, Penang, Thailand, India dan Singapura. Semenjak Konflik Aceh, Pelabuhan ini menjadi sepi. Proyek besar-besaran dilakukan, untuk memoles pelabuhan ini menjadi pelabuhan yang lebih baik lagi

Kawasan Pecinan "China Town" Kota Langsa atau disebut "Kawasan Toko Belakang" kawasan ini dulunya merupakan, kawasan komunitas warga tinghoa yang besar. Sampai sekarang beberapa bangunan asli milik warga tinghoa masih bisa dilihat,namun seiring perkembangan zaman, sebagian bangunan ini dihancurkan dan dibangun bangunan yang lebih moderen. Ada beberapa makanan khas China disini, seperi Kwetiau, Pangsit, cap cay dan lain-lain. Terdapat juga satu bangunan pabik kecap asin tertua disini, dan didekat pasar, ada Vihara Buddha Langsa yang juga menawarkan keindahan seninya

Kota Lhokseumawe

2011-11-30T21:29:00.001-08:00

Kota Lhokseumawe adalah sebuah kota di provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini berada persis di tengah-tengah jalur timur Sumatera. Berada di antara Banda Aceh dan Medan, sehingga kota ini merupakan jalur distribusi dan perdagangan yang sangat penting bagi Aceh.Lhokseumawe ditetapkan statusnya menjadi kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, tanggal 21 Juni 2001. Asal Kata Lhokseumawe adalah "Lhok" dan "Seumawe". Lhok artinya dalam, teluk, palung laut, dan Seumawe artinya air yang berputar-putar atau pusat mata air pada laut sepanjang lepas pantai Banda Sakti dan sekitarnya.

Sebelum abad ke-20, negeri ini telah diperintah oleh Uleebalang Kutablang. Tahun 1903 setelah perlawanan pejuang Aceh terhadap penjajah Belanda melemah, Aceh mulai dikuasai. Lhokseumawe menjadi daerah taklukan dan mulai saat itu status Lhokseumawe menjadi Bestuur Van Lhokseumawe dengan Zelf Bestuurder adalah Teuku Abdul Lhokseumawe tunduk dibawah Aspiran Controeleur dan di Lhokseumawe berkedudukan juga Wedana serta Asisten Residen atau Bupati.
Pemandangan jalan di Lhokseumawe di masa Hindia Belanda

Pada dasawarsa kedua abad ke-20 itu, di antara seluruh daratan Aceh, salah satu pulau kecil luas sekitar 11 km² yang dipisahkan Sungai Krueng Cunda diisi bangunan-bangunan Pemerintah Umum, Militer, dan Perhubungan Kereta Api oleh Pemerintah Belanda. Pulau kecil dengan desa-desa Kampung Keude Aceh, Kampung Jawa, Kampung Kutablang, Kampung Mon Geudong, Kampung Teumpok Teungoh, Kampung Hagu, Kampung Uteuen Bayi, dan Kampung Ujong Blang yang keseluruhannya baru berpenduduk 5.500 jiwa secara jamak di sebut Lhokseumawe. Bangunan demi bangunan mengisi daratan ini sampai terwujud embrio kota yang memiliki pelabuhan, pasar, stasiun kereta api dan kantor-kantor lembaga pemerintahan.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan, Pemerintahan Negara Republik Indonesia belum terbentuk sistemik sampai kecamatan ini. Pada mulanya Lhokseumawe digabung dengan Bestuurder Van Cunda. Penduduk didaratan ini makin ramai berdatangan dari daerah sekitarnya seperti Buloh Blang Ara, Matangkuli, Blang Jruen, Lhoksukon, Nisam, cunda serta Pidie. Pada tahun 1956 dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, terbentuk daerah-daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkup daerah Provinsi Sumatera Utara, di mana salah satu kabupaten diantaranya adalah Aceh Utara dengan ibukotanya Lhokseumawe. Kemudian Pada Tahun 1964 dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 34/G.A/1964 tanggal 30 November 1964, ditetapkan bahwa kemukiman Banda Sakti dalam Kecamatan Muara Dua, dijadikan Kecamatan tersendiri dengan nama Kecamatan Banda Sakti.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, berpeluang meningkatkan status Lhokseumawe menjadi Kota Administratif, pada tanggal 14 Agustus 1986 dengan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 1986 Pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe ditandatangani oleh Presiden Soeharto, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Soeparjo Roestam pada tanggal 31 Agustus 1987. Dengan adanya hal tersebut maka secara de jure dan de facto Lhokseumawe telah menjadi Kota Administratif dengan luas wilayah 253,87 km² yang meliputi 101 desa dan 6 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan yaitu: Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu, dan Kecamatan Blang Mangat.

Sejak Tahun 1988 gagasan peningkatan status Kotif Lhokseumawe menjadi Kotamadya mulai diupayakan sehingga kemudian lahir UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe tanggal 21 Juni 2001 yang ditandatangani Presiden RI Abdurrahman Wahid, yang wilayahnya mencakup tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat. PT. Kertas Kraft Aceh(PT.KKA), PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Asean Aceh Fertilizer dan EXXON Mobil - Arun berada di sekitar kota ini. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dari pabrik-pabrik besar yang dimiliki kota Lhokseumawe, namun tak juga mampu mengangkat derajat kehidupan sebagian besar penduduk asli Lhokseumawe dari bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian Geologi Departemen Pertambangan dalam wilayah Kota Lhokseumawe terdapat bahan galian Golongan C berupa batu kapur, tanah timbun dan pasir/kerikil. Di samping itu terdapat juga sumber daya alam berupa gas alam yang pengolahannya dilakukan oleh PT. Arun NGL Co. Sumber daya alam tersebut sudah dieksplorasi sejak tahun 1975 oleh Mobil Oil Indonesia Inc (sekarang Exxon Mobil) di Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya dilakukan pengolahan untuk diekspor ke luar negeri, hasil pengolahan gas berupa condensat juga dimanfaatkan oleh Pabrik Aromatix yang dibangun tahun 1998 dan perusahan–perusahaan besar lainnya seperti pabrik pupuk. Bandar Udara Malikus Saleh Dan Bandar Udara Lhok Sukon Dari Kota Ke Dalam Negeri Dan Luar Negeri. Pelabuhan Laut Kruengeukeuh Dari Kota Ke Dalam Negeri Dan Luar Negeri.

Kota Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu

2011-11-29T22:39:00.001-08:00

Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah dengan luas 7.229,78 km² yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara geografis daerah ini berada pada posisi 100º50' - 101º52' BT dan 0º15' - 1º30' LU.Lebih dari 50% daerah ini berasal dari sektor perkebunan dan pertanian. Pertanian meliputi lahan seluas 302.055,69 Ha, berupa areal ladang dan persawahan. Pada tahun 2006 Kabupaten Rokan Hulu mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 7,2% tanpa Migas dan 6,62% termasuk Migas.

Kabupaten Rokan Hulu dibagi kedalam 14 daerah kecamatan dengan jumlah penduduk 346.848 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 47,98 jiwa/km. Ibu Kota Kabupaten berada di Kota Pasir Pengaraian sekitar 180 km dari Ibu Kota Provinsi "Kota Pakanbaru". Sementara kota penting lainnya adalah Kota Ujung Batu. Dengan mengusung visi "Mewujudkan Rokan Hulu sebagai Kabupaten Terkemuka di Provinsi Riau tahun 2016 dalam rangka memenuhi Visi Riau 2020", Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu secara berkelanjutan bekerja keras untuk meningkatkan sarana dan prasarana dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonomi dan mempermudah para investor untuk menanamkan modal di daerah ini.

Beberapa fasilitas/ infrastruktur yang telah tersedia di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari transportasi darat (Terminal Penumpang dan Jaringan Jalan), sebuah lapangan terbang (dengan landasan terbang sepanjang 1.200 m dan lebar 30 m), Listrik dengan kapasitas terpasang 300 KWH, Telekomunikasi (telepon kabel, telelpon selular dan internet), Air bersih, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik), dan Perbankan (Bank Nasional dan Daerah).Di Kabupaten Rokan Hulu terdapat beberapa sungai, 2 diantaranya adalah sungai yang cukup besar yaitu Sungai Rokan Kanan dan Sungai Rokan Kiri. Selain sungai besar tersebut, terdapat juga sungai-sungai kecil antara lain Sungai Tapung, Sungai Dantau, Sungai Ngaso, Sungai, sungai batang lubuh, Batang Sosa, Sungai Batang Kumu, Sungai Duo (Langkut) dan lain-lain.

Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

2011-11-29T20:30:00.001-08:00

Kota Teluk Kuantan adalah ibukota dari Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuansing disebut pula dengan rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau (Rantau nan Tigo Jurai).[4] Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau.[5] Kabupaten ini berada di bagian barat daya Propinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi kira kira 400 m di atas permukaan laut. Dataran tinggi di daerah ini cenderung berangin dan berbukit dengan kecenderungan 5–300. Dataran tinggi berbukit mencapai ketinggian 400-800 m di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan.

Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk mengahasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengaliri 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti. Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kuansing sebanyak 291.044 jiwa.[6] Mayoritas dari mereka adalah Suku Minangkabau, diikuti oleh Suku Melayu, serta para transmigran asal Jawa. Mata pencarian utama penduduk di daerah ini sebagian besar bertani, sementara yang lainnya bekerja pada bidang jasa, perdagangan, dan pegawai negeri.

Untuk membuka keterisolasian dan mengembangkan bagian selatan, kabupaten ini pada awal tahun fiskal 2000 telah membuat jalan raya untuk lintas selatan, sementara jalan yang lama sepanjang 166,5 km diperbaiki. Saat ini beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten ini sudah dilalui oleh berbagai kendaraan. Jalan yang dilalui adalah 1.998,26 km. Taluk Kuantan sebagai ibu kota kabupaten dilalui oleh jalur barat Trans-Sumatra yang menghubungkan Jawa dengan kota lainnya di Sumatera, seperti Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Medan dan Banda Aceh. Transportasi sungai yang menggunakan Sungai Kuantan sangat membantu untuk perjalanan domestik, khususnya untuk desa-desa terpencil yang ada di tepian sungai.

"Air Terjun Tujuh Tingkat Batang Koban" Lubuk Ambacang terletak di Kecamatan Hulu Kuantan 37 Km dari Teluk Kuantan. Ketika berada di Lubuk Jambi ibukota Kecamatan Kuantan Mudik (22 Km dari Teluk Kuantan) bus anda akan bergerak menuju arah Kiliran Jao dan selepas Kota Lubuk Jambi bertemu dengan persimpangan satu simpang ke kiri arah Kiliranjao, disitulah tadi letaknya Terjun Guruh. Jika dari simpang selepas Lubuk Jambi, bus kita akan bergerak ke kanan terus sampai sejauh 11 Km akan sampai ke Kota Lubuk Ambacang Ibukota Kecamatan Hulu Kuantan. Dengan menaiki sampan bermesin (pompong) sejauh 4 Km anda akan melaluinya dengan kenyamanan arus sungai kadangkala tenang dan sunyi kadangkala ribut dengan gelombang arung jeramnya dilengkapi dengan pemandangan alam dan bukit-bukit yang terjal dengan hutan lindungnya yang masih asli. Dalam perjalanan kita dapat menyaksikan binatang kera, berbagai jenis burung dan binatang lainnya seakan menyapa bagi pengunjungnya. Akhirnya sampailah ke lokasi Air Terjun “Tujuh Tingkat Batang Koban”. Tujuh Tingkat maksudnya terdapat tujuh buah air terjun yang bertingkat, akhirnya sampai ke dasar sungai dan terus mengalir ke Sungai Kuantan yang mengairi sebagian besar daerah Kuantan Singingi.

Air Terjun Guruh Gemurai terletak sekitar 25 Km dari Teluk Kuantan. Nama Guruh Gemurai diambil dari bahasa daerah setempat, dimana Guruh berarti Gemuruh (bunyi air terjun dimaksud), sedangkan Gemurai adalah percikan air yang berserakan. Jadi air terjun Guruh Gemurai berarti air terjun yang bunyi percikannya (curahannya) bergemuruh. Anda berada di Ibukota Kabupaten Kuantan Singingi yakni Teluk Kuantan dengan bus menuju arah Kiliran Jao Sumbar akan melalui Kota Lubuk Jambi, Ibukota Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, namun sebelumnya yakni 3 Km sebelum Lubuk Jambi (19 Km) dari Teluk Kuantan, anda dapat menikmati keindahan Danau “Kebun Nopi” tidak ada duanya di Kuantan Singingi. Anda berada di Lubuk Jambi Ibukota Kecamatan Kuantan Mudik masih Kabupaten Kuantan Singingi, 3 Km arah Kiliranjao Sumbar, anda memulai perjalanan yang mendaki sesekali melalui jalan yang berbelok-belok dengan panorama alam yang terkenal bagian dari Bukit Barisan, sampailah anda ditengah-tengah pendakian yang berbukit-bukit and lurah, disanalah terdapat air terjun Guruh Gemurai, tepatnya di desa Kasang.

Air Panas Alam diseberang Sungai Pinang, Kecamatan Kuantan Mudik, 33 Km dari Teluk Kuantan. Dari Teluk Kuantan arah Kiliran Jao yakni 500 m sebelum sampai di Kota Lubuk Jambi, anda akan menjumpai simpang jalan ke arah kanan dan terus melanjutkan perjalanan 11 Km akan sampai ke satu tempat bersejarah yang konon sejak nenek moyang sudah dikunjungi beramai-ramai oleh masyarakat dalam dan luar Kuantan Singingi untuk berobat penyakit kulit, reumatik dan lain-lain. Itulah ‘Air Panas Alam’ yang keluar dari perut bumi atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dari persimpangan jalan anda melalui beberapa desa yakni Pulau Binjai, Pabaun, Siak dan sampailah ke lokasi dimaksud.

Desa Wisata Kabupaten Kuantan Singingi, berjarak 3 km dari Taluk Kuantan. Dari Ibukota Kabupaten Kuantan Singingi dimaksud, dengan menggunakan bus menuju ke timur yakni arah ke Rengat ibukota Kabupaten Indragiri Hulu sejauh 3 Km sampailah di desa Koto Sentajo yang ditetapkan sebagai ‘Desa Wisata’. Di desa ini dapat kita saksikan peninggalan sejarah atau adat nenek moyang berupa rumah adat dengan bagunan asli dengan motif khusus. Masyarakat di desa tersebut masih kental dengan adat kebiasaan yang diterima dari nenek moyang leluhurnya. Walaupun kehidupan masyarakat sudah jauh meninggalkan kebiasaan lama itu, namun ada hal-hal tertentu yang tidak mau ditinggalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di belakang desa wisata ini masih terdapat hutan yang asli, yang sampai sekarang masih dilarang untuk merusaknya, dan ini telah ditetapkan sebagai hutan lindung seluas 5.000 ha.

Danau Mesjid terletak 3 km dari Taluk Kuantan. Dari Teluk Kuantan dapat ditempuh dengan bus menuju ke barat ke arah jalan Lubuk Jambi Kiliran Jao, dengan hitungan menit saja sampailah kita di simpang, belok ke kiri jalan ke ‘Danau Mesjid’ sejauh 300m dari simpang jalan raya. Disana anda dapat menikmati keindahan Danau Mesjid dengan sampan dayung serta fasilitas lainnya.

Air Terjun Delapan tingkat yang terletak kurang lebih 5 Km dati desa pulau padang yang mengarah ke jalan lintas pulau padang - pangkalan indarung yang akan segera dibuat track hikingnya dan yang lebih eksotiknya lagi 500 meter dari air terjun tersebut kita sudah dapat merasakan hawa sejuk yang cukup menghilangkan kepenatan para wisatawan lokal dari luar daerah yang melakukan perjalanan cukup lama dari tempat asal.

Pacu Jalur merupakan festival tahunan terbesar untuk masyarakat daerah kabupaten Kuantan Singingi khususnya pada ibu kota kabupatennya yaitu Taluk Kuantan yang berada di sepanjang sungai Kuantan. Pada awalnya di maksudkan sebagai acara memperingati hari-hari besar umat Islam seperti Maulid Nabi, ataupun peringatan tahun baru Hijriah. Namun setelah kemerdekaan Indonesia, festival pacu jalur ini ditujukan untuk merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Indonesia. "Jalur" atau perahu untuk pacu jalur. Pacu Jalur adalah perlombaan mendayung perahu panjang, semacam perlombaan Perahu Naga di negeri tetangga Malaysia dan Singapura, yaitu sebuah perahu atau sampan yang terbuat dari kayu pohon yang panjangnya bisa mencapai 25 hingga 40 meter. Di daerah Taluk Kuantan sebutan untuk perahu panjang tersebut adalah Jalur. Adapun tim pendayung perahu (jalur) ini berkisar antara 50 - 60 orang.

Sebelum acara puncak "Pacu Jalur' ini dimulai, biasanya di adakan acara-acara hiburan rakyat berupa tarian dan nyanyian untuk menghibur seluruh peserta dan masyarakat sekitar, terutama yang berada di Taluk Kuantan. Pada acara Festival Pacu Jalur tahun 2009 yang lalu, mulai di perkenalkan oleh Pemerintah Daerah setempat istilah "Jalur" Expo 2009, yaitu sebuah acara Pekan Raya berkaitan dengan Festival Pacu Jalur tersebut. Tradisi pacu jalur yang diadakan sekali setahun pada peringatan perayaan hari kemerdekaan Indonesia menjadikan kota Taluk Kuantan sebagai tujuan wisata nasional. Perlombaan perahu panjang yang berisi lebih kurang 60 orang di Sungai Kuantan ini biasanya diikuti masyarakat setempat, kabupaten tetangga, bahkan juga ikut pula peserta-peserta dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand.

Kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

2011-11-29T20:28:00.001-08:00

Pangkalan Kerinci adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Pelalawan, Riau. Kecamatan ini memiliki potensi pengembangan karena terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera.Kawasan perkantoran baru di Pangkalan Kerinci ini telah dikembangkan dan dibangun di kawasan Bukit Seminai yang terletak di arah timur dari kota lama Pangkalan Kerinci tersebut. Kota lama Pangkalan Kerinci semenjak awal perkembangannya telah terpola untuk berkembang secara linier sepanjang tepi kiri kanan jalan yang mengarah ke utara-selatan.

Di sebelah barat dari kota lama Pangkalan Kerinci terdapat kawasan industri PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang merupakan industri penghasil bubur kertas dan produk kertas yang bahan bakunya diantaranya dipasok dari Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan jenis kayu Akasia. kabupaten ini terletak Kawasan Industri Kampar yang didalamnya berdiri Perusahaan Bubur Kertas dan produk Kertas yaitu PT Riau Andalan Pulp and Paper Kabupaten ini berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kampar yang terdiri atas 4 (empat) wilayah kecamatan, yakni: Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut dan Kuala Kampar (Bab II. Pasal 3 Tentang Pembentukan, Batas Wilayah dan Ibukota). Sesuai dengan UU RI No. 53 Tahun 1999, Kabupaten Pelalawan terdiri atas 4 (empat) kecamatan, namun setelah terbit Surat Dirjen PUOD No.138/1775/PUOD Tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 (sembilan), yakni terdiri atas 4 kecamatan induk dan 5 kecamatan pembantu, tetapi berdasarkan SK Gubernur Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Namun setelah terbitnya Peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 tahun 2005, maka sekarang ini Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan.

Dibelah oleh aliran sungai Kampar, kabupaten Pelalawan memilik beberapa pulau yang relatif besar yaitu: Pulau Mendol, Pulau Serapung dan Pulau Muda serta pulau-pulau yang tergolong kecil seperti: Pulau Tugau, Pulau Labuh, pulau Baru Pulau Ketam dan Pulau Untut. Luas seluruh wilayah kabupaten Pelalawan adalah sebesar: 12.647,29 Km2 (Luas Kecamatan-kecamatan ini diukur berdasarkan peta batas wilayah kecamatan dan telah ditetapkan melalui Surat Bupati No.050/Bappeda-B/2000/212, tentang batas dan luas wilayah kabupaten dan kecamatan). Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan hasil proyeksi yang dilakukan oleh BPS Pelalawan tahun 2007 adalah 276.353 jiwa, yang terd. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam yakni 257.447 jiwa dan lainnya beragama Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Mata pencaharian cukup beragam, diantaranya sebagai, Pengusaha, Pedagang, Buruh, Petani, Nelayan, Tukang, dan lain-lain Wilayah kerajaan Pelalawan yang sekarang menjadi Kabupaten Pelalawan, berawal dari Kerajaan Pekantua yang didirikan oleh Maharaja Indera (sekitar tahun 1380 M). Beliau adalah bekas Orang Besar Kerajaan Temasik (Singapura) yang mendirikan kerajaan ini setelah Temasik dikalahkan oleh Majapahit dipenghujung abad XIV. Sedangkan Raja Temasik terakhir yang bernama Permaisura (Prameswara) mengundurkan dirinya ke Tanah Semenanjung, dan mendirikan kerajaan Melaka.

Maharaja Indera (1380-1420 M) membangun Kerajaan Pekantua di Sungai Pekantua (anak sungai Kampar, sekarang termasuk Desa Tolam, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan) pada tempat bernama "Pematang Tuo" dan kerajaannya dinamakan "Pekantua". Selain itu Maharaja Indera membangun candi yang bernama "Candi Hyang" di Bukit Tuo (lazim juga disebut Bukit Hyang), namun sekarang lebih dikenal dengan sebutan "Pematang Buluh" atau Pematang Lubuk Emas, sebagai tanda syukurnya dapat mendirikan kerajaan Pekantua. Raja-raja Pekantua yang pernah memerintah setelah Maharaja Indera adalah Maharaja Pura (1420-1445 M), Maharaja Laka (1445-1460 M), Maharaja Sysya (1460-1460 M). Maharaja Jaya (1480-1505 M). Pekantua semakin berkembang, dan mulai dikenal sebagai bandar yang banyak menghasilkan barang-barang perdagangan masa lalu, terutama hasil hutannya. Berita ini sampai pula ke Melaka yang sudah berkembang menjadi bandar penting di perairan Selat Melaka serta menguasai wilayah yang cukup luas, oleh karena itu Melaka bermaksud menguasai Pekantua, sekaligus mengokohkan kekuasaannya di Pesisir Timur Sumatera. Maka pada masa pemerintahan Sultan Mansyur Syah (1459-1477 M), dipimpin oleh Sri Nara Diraja, Melaka menyerang Pekantua, dan Pekantua dapat dikalahkan.

Selanjutnya Sultan Masyur Syah mengangkat Munawar Syah (1505-1511 M) sebagai Raja Pekantua. Pada upacara penabalan Munawar Syah menjadi raja Pekantua, diumumkan bahwa Kerajaan Pekantua berubah nama menjadi "Kerajaan Pekantua Kampar" dan sejak itu kerajaan Pekantua Kampar sepenuhnya berada dalam naungan Melaka. Pada masa inilah Islam mulai berkembang di Kerajaan Pekantua Kampar.Setelah Munawar Syah mangkat, diangkatlah puteranya Raja Abdullah, menjadi Raja Pekantua Kampar (1511-1515 M). Di Melaka, Sultan Mansyur Syah mangkat, digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah I, kemudian mangkat dan digantikan oleh Sultan Mahmud Syah I. Pada masalah inilah kerajaan Melaka diserang dan dikalahkan oleh Portugis (1511 M). Sultan Mahmud Syah I mengundurkan dirinya ke Muar, kemudian ke Bintan dan sekitar tahun 1526 M sampai ke Pekantua Kampar.

Raja Abdullah (1511-1515 M), raja Pekantua Kampar yang masih keluarga dekat Sultan Mahmud Syah I, yang turut membantu melawan Portugis akhirnya tertangkap dan dibuang ke Gowa. Oleh karena itulah ketika Sultan Mahmud Syah I sampai di Pekantua (1526 M) langsung dinobatkan menjadi Raja Pekantua Kampar (1526-1528 M) dan ketika beliau mangkat diberi gelar "Marhum Kampar". Makamnya terletak di Pekantua Kampar dan sudah berkali-kali dipugar oleh raja-raja Pelalawan. Pemugaran terakhir dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau dan pemerintah Negeri Melaka, Malasysia). Sultan Mahmud Syah I setelah mangkat digantikan oleh puteranya dari isterinya Tun Fatimah, yang bernama Raja Ali, bergelar "Sultan Alauddin Riayat Syah II". Tak lama kemudian, beliau meninggalkan Pekantua ke Tanah Semananjung, mendirikan negeri Kuala Johor, beliau dianggap pendiri Kerajaan Johor. Sebelum meninggalkan Pekanbatu, beliau menunjuk dan mengangkat Mangkubumi Pekantua (1530-1551 M)), yang bernama Tun Perkasa dengan gelar "Raja Muda Tun Perkasa". Tun Hitam (1551-1575 M), Tun Megat (1575-1590 M).

Ketika dipimpim oleh Sultan Abdul Jalil Syah (cucu Sultan Alauddin Riayat Syah II, Raja Pekantua Kampar, kerajaan Johor telah berkembang pesat. Oleh karena itu Tun Megat, merasa sudah sepantasnya untuk mengirim utusan ke Johor untuk meminta salah seorang keturunan Sultan Alauddin Riayat Syah II kembali ke Pekantua Kampar untuk menjadi rajanya. Setelah mufakat dengan Orang-orang Besar Pekantua, maka dikirim utusan ke Johor, terdiri dari: Batin Muncak Rantau (Orang Besar Nilo dan Napuh), Datuk patih Jambuano (Orang Besar Delik dan Dayun), dan Raja Bilang Bungsu (Orang Besar Pesisir Kampar).

Sultan Abdul Jalil Syah mengabulkan permintaan Tun Megat, lalu mengirimkan salah seorang keluarga dekatnya yang bernama Raja Abdurrahman untuk menjadi Raja Pekantua. Sekitar tahun 1590 M, Raja Abdurrahman dinobatkan menjadi raja Pekantua Kampar dengan gelar "Maharaja Dinda" (1950-1630 M). Terhadap Johor, kedudukannya tetaplah sebagai Raja Muda Johor. Sebab itu disebut juga "Raja Muda Johor di Pekantua Kampar". Tun Megat yang sebelumnya berkedudukan sebagai Raja Muda, oleh Raja Abdurrahman dikukuhkan menjadi Mangkubumi, mewarisi jabatan kakeknya Tun Perkasa.

Raja Abdurrahman yang bergelar Maharaja Dinda itu amatlah mencintai laut. Beliau mendirikan tempat pembuatan kapal layar di Petatal dan Limbungan (sekarang berada dalam wilayah Sungai Ara, Kecamatan Bunut. Bandar dagang yang sebelumnya berpusat di Bandar Nasi, dipindahkan ke Telawa Kandis. Selanjutnya beliau memindahkan pula pusat kerajaan Pekantua Kampar dari Pekantua (Pematang Tuo) ke Bandar Tolam (sekarang menjadi Desa Tolam, Kecamatan Pelalawan).

Setelah mangkat, Maharaja Dinda digantikan oleh Puteranya Maharaja Lela I, yang bergelar Maharaja Lela Utama (1630-1650 M), Tak lama kemudian beliau mangkat, dan digantikan oleh puteranya Maharaja Lela Bangsawan (1650-1675 M), yang selanjutnya digantikan pula oleh puteranya Maharaja Lela Utama (1675-1686 M). Raja ini selanjutnya digantikan pula oleh puteranya Maharaja Wangsa Jaya (1686-1691 M). Pada masa pemerintahannya, Tanjung Negeri banyak diganggu oleh wabah penyakit yang banyak membawa korban jia rakyatnya, namun para pembesar belum mau memindahkan pusat kerajaan karena masih sangat baru. Akhirnya beliau mangkat dan digantikan oleh puteranya Maharaja Muda Lela (1691-1720 M), beliau segera memindahkan pusat kerajaan dari Tanjung Negeri karena dianggap sial akibat wabah penyakit menular yang menyebabkan banyaknya rakyat menjadi korban, termasuk ayahandanya sendiri. Namun upaya itu belum berhasil, karena masing-masing Orang Besar Kerajaan memberikan pendapat yang berbeda. Pada masa pemerintahannya juga, perdagangan dengan Kuantan ditingkatkan melalui Sungai Nilo, setelah mangkat, beliau digantikan oleh puteranya Maharaja Dinda II (1720-1750 M). pada masa pemerintahannya diperoleh kesepakatan untuk memindahkan pusat kerajaan Pekantua Kampar ketempat yang oleh nenek moyangnya sendiri, yakni "Maharaja Lela Utama" pernah dilalaukan (ditandai, dicadangkan) untuk menjadi pusat kerajaan, yaitu di Sungai Rasau, salah satu anak Sungai Kampar jauh di hilir Sungai Nilo.

Sekitar tahun 1725 M, dilakukan upacara pemindahan pusat kerajaan dari Tanjung Negeri ke Sungai Rasau. Dalam upacara adat kerajaan itulah Maharaja Dinda II mengumumkan bahwa dengan kepindahan itu, maka nama kerajaan "PEKANTUA KAMPAR", diganti menjadi kerajaan 'PELALAWAN", yang artinya tempat lalau-an atau tempat yang sudah dicadangkan. Sejak itu, maka nama kerajaan Pekantua tidak dipakai orang, digantikan dengan nama Pelalawan saja sampai kerajaan itu berakhir tahun 1946. Didalam upacara itu pula gelar beliau yang semua Maharaja Dinda II disempurnakan menjadi Maharaja Dinda Perkasa atau disebut Maharaja lela Dipati. Setelah beliau mangkat, digantikan oleh puteranya Maharaja Lela Bungsu (1750-1775 M), yang membuat kerajaan Pelalawan semakin berkembang pesar, karena beliau membuka hubungan perdagangan dengan Indragiri, Jambi melalui sungai Kerumutan, Nilo dan Panduk. Perdagangan dengan Petapahan (melalui hulu sungai Rasau, Mempura, Kerinci). Perdangan dengan Kampar Kanan dan Kampar Kiri (melalui sungai Kampar) dan beberapa daerah lainnya di pesisir timur Sumatera. Untuk memudahkan tukar menukar barang dagangan, penduduk membuat gudang yang dibuat diatas air disebut bangsal rakit (bangsal rakit inilah yang kemudian berkembang menjadi rumah-rumah rakit, bahkan raja Pelalawan pun pernah membuat istana rakit, disamping istana darat).

Ramainya perdagangan di kawasan ini antara lain disebabkan oleh terjadinya kemelut di Johor. Setelah Sultan Mahmud Syah II (Marhum Mangkat Dijulang) mangkat akibat dibunuh oleh Megat Sri Rama, sehingga arus perdagangan beralih ke kawasan pesisir Sumatera bagian timur dan tengah, terutama di sungai-sungai besar seperti Kampar, Siak, Indragiri, dan Rokan. Dalam waktu itulah Pelalawan memanfaatkan bandar-bandar niaga untuk menjadi pusat perdagangan antar wilayah di pesisir timur dan tengah Sumatera.

Sultan Mahmud Syah II yang mangkat dibunuh oleh Laksemana Megat Sri Rama tidak berputera, maka penggantinya diangkat Bendahara Tun Habib menjadi Raja Johor yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Tak lama datang Raja Kecil Siak menuntut Tahta Johor, karena beliau mengaku sebagai putera Sultan Mahmud Syah II dengan istrinya yang bernama Encik Pong. (Catatan silsilah raja-raja Siak menyebutkan bahwa ketika Sultan Mahmud Syah II mangkat, Raja Kecil masih dalam kandungan bundanya, yang sengaja diungsikan keluar dari Johor. Dalam pelarian itulah beliau lahir, kemudian dibawa ke Jambi dan dibawa ke Pagarruyung. Disanalah beliau dididik dan dibesarkan, sampai beliau turun kembali ke Johor melalui Sungai Siak untuk mengambil tahta Johor yang sudah diduduki oleh Sultan Abdul Jalil Riayat Syah itu. Mengenai Raja Kecil ini terdapat berbagai versi, ada yang mengakuinya sebagai putera Sultan Mahmud dan ada yang menolaknya. Tetapi para pencatat sejarah dan silsilah dikerajaan Siak dan Pelalawan tetap mengakui bahwa beliau adalah putera Sultan Mahmud Syah II.

Raja kecil menduduki tahta Johor bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah. Tetapi kemudian terjadi pula pertikaian dengan iparnya, Raja Sulaiman, putera Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Pertikaian itu terus berlanjut dengan peperangan berkepanjangan. Raja Sulaiman akhirnya berhasil menduduki tahta Johor, dan bergelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah dengan bantuan lima orang putera bangsawan Bugis (1722-1760). Sedangkan Raja Kecil yang menduduki tahta Johor sebelumnya (1717-1722 M) mengundurkan dirinya ke Siak, kemudian membuat negeri di Buatan. Inilah awal berdirinya kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Kecil memerintah Siak 1722-1746 M). Berlangsungnya kerusukan di Johor itu menyebabkan Pelalawan melepaskan dirinya dari ikatan Johor, apalagi berita yang sampai ke Pelalawan mengatakan, yang memerintah di Kerajaan Johor sekarang bukan lagi keturunan Sultan Alaudin Riayat Syah, yang dulunya menjadi raja Pekantua Kampar.

Pada masa Sultan Syarif Ali bin Sayyid Usman Assegaf berkuasa di Siak (1784-1811 M), beliau menuntut agar Kerajaan Pelalawan mengakui Kerajaan Siak sebagai yang "Dipertuan", karena beliau adalah pewaris Raja Kecil, putera Sultan Mahmud Syah II Johor. Pelalawan yang masih merupakan kerajaan Hindu dibawah pimpinan Maharaja Lela ini menolaknya. Maka pada tahun 1797 dan 1798, kerajaan Siak Sri Indrapura menyerang kerajaan Pelalawan. Dengan dibimbing oleh ayahnya, Sayyid Usman bin Abdurrahman Assegaf yang merupakan ulama dari Tarim Hadramaut, Yaman Selatan, Sultan Syarif Ali Assegaf berhasil menakhlukkan wilayah sekitarnya yang kemudian dikenal sebagai daerah Jajahan Dua Belas termasuk Kerajaan Pekan Tua. Kerajaan Pekan Tua yang berbasis hindu inilah yang kelak merupakan cikal-bakal kerajaan Pelalawan. Setelah Kerajaan Pekan Tua ditakhlukkan, Adik lelaki beliau yang bernama Tengku Said Abdurrahman Assegaf menaiki tahta memerintah.

Semenjak itu Kerajaan Pelalawan dirubah menjadi Kesultanan (Kerajaan Islam) dengan Tengku Said Abdurrahman Assegaf sebagai sultannya. Tengku Said Abdurrahman ditabalkan menjadi Sultan Pelalawan sekitar tahun 1810-an dengan gelar SULTAN ASY-SYAIDIS ASY-SYARIF ABDURRAHMAN FAKHRUDDIN BA'ALAWI atau Sultan Syarif Abdurrahman Assegaf. Meskipun begitu Tengku Said Abdurrahman Assegaf tetap melakukan ikatan persaudaraan yang disebut "Begito" (pengakuan bersaudara dunia akhirat) dengan Maharaja Lela II, raja Pelalawan yang dikalahkannya, karena merasa sama-sama keturunan Johor, kemudian mengangkatnya menjadi Orang Besar Kerajaan Pelalawan dengan gelar Datuk Engku Raja Lela Putera. Sejak itu kerajaan Pelalawan diperintah oleh raja-raja keturunan Said Abdurrahman bin Sayyid Usman Assegaf, saudara kandung Syarif Ali Assegaf, Sultan Siak Sri Indrapura, sampai kepada raja Pelalawan terakhir